Terkini AgrariaCORE: pemerintah perlu mendongkrak investasi industri manufaktur

CORE: pemerintah perlu mendongkrak investasi industri manufaktur

Jakarta (ANTARA) – Pusat Reformasi Ekonomi atau Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintah untuk mendongkrak sektor investasi industri manufaktur mengingat persentase tenaga kerja perkotaan yang bekerja pada sektor formal belum tumbuh signifikan.

“Investasi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan paling banyak selain pertanian, itu adalah industri manufaktur,” kata Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal dalam diskusi di Hongkong Kafe, Jakarta, Selasa.

Faisal menjelaskan investasi industri manufaktur berperan penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu membawa transformasi kebutuhan tenaga kerja secara masif.

“Pekerjaan rumah pemerintah walaupun nanti ada program-program seperti bantuan untuk pengangguran dan meningkatkan skill mereka, kalau kemudian lapangan pekerjaannya tidak diciptakan lebih besar, tetap saja persaingannya susah,” ujarnya.

Lebih lanjut Faisal menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya mampu menarik peluang dari tren relokasi industri China yang mengalami gejolak akibat perang dagang dengan Amerika Serikat.

Baca juga  Mendes PDTT Dukung Bengkulu Selatan Kembangkan Sektor Perikanan

Saat ini peluang investasi industri manufaktur dampak perang dagang itu lebih banyak dimanfaatkan negara-negara Asean, seperti Vietnam.

Pesatnya pertumbuhan investasi di negeri mawar tersebut justru mulai menimbulkan gejala kejenuhan baik dari aspek efisiensi transportasi logistik maupun persaingan dalam mendapatkan tenaga kerja terampil. Akibatnya, sebagian pelaku industri mulai merelokasi bisnis mereka dari Vietnam ke negara-negara ASEAN lainnya.

“Peluang dari relokasi industri itu semestinya bisa kita ambil. Beberapa sudah mulai masuk, tapi kita butuh lebih banyak lagi tren seperti itu,” ujarnya.

Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), angka investasi triwulan II tahun ini tumbuh 13,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi investasi itu didominasi sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar 18 persen. Kemudian listrik, gas dan air sebesar 14,4 persen, lalu konstruksi 8,2 persen, industri makanan 8,1 persen.

Baca juga  Mendes Eko Ungkap Cara Kurangi Kemiskinan di SDGs 2019

Adapun realisasi investasi perumahan, kawasan industri serta perkantoran tercatat sebesar 7,8 persen.

 

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

 

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...