JAKARTA – “Langkah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk membentuk Blockchain Center of Excellence and Education (BCEE) adalah langkah yang sangat tepat karena sesuai dengan target jangka panjang Indonesia untuk memiliki pusat sains dan teknologi yang mumpuni. Kami berharap BCEE juga mampu menghadirkan kerja sama antar para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kesiapan pelaku bisnis dan publik dalam memetik keuntungan dari kemajuan teknologi, khususnya blockchain,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat membuka Global Blockchain Summit 2019 and Blockchain Center Of Excellence and Education Launching yang dilaksanakan Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (29/7).
Pemerintah telah menyiapkan enam kebijakan yang mampu mengoptimalkan dampak dan hasil implementasi kemajuan teknologi di Indonesia. Pertama, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan. Ketiga, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya.
Keempat, mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam. Kelima, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas.
Keenam, mendorong kolaborasi perusahaan rintisan atau start-up, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis start-up.
“Sebagai institusi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Kebijakan tersebut mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil. Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sasaran kebijakan, sekaligus perbaikan keamanan siber dan tata kelola,” ujar Menteri Bambang.
Terkait Industri 4.0, ada lima subsektor manufaktur yang menjadi prioritas, yakni makanan, tekstil, otomotif, elektronik dan industri kimia. Potensi ini menghadapi tantangan keamanan data dan informasi serta distribusi yang efisien dalam sistem desentralisasi yang dapat dijawab blockchain.
“Kemampuan blockchain untuk melacak, mengatur, dan mendistribusikan informasi dianggap dapat mengoptimalisasi proses pemasaran dan rantai distribusi. Sistem pelacakan akan memperbaiki transparansi dalam rantai produksi dari hulu ke hilir. Solusi itu akan meningkatkan efisiensi rantai suplai di bidang agrikultur dan perikanan, juga manajemen e-commerce, Hak Kekayaan Intelektual, bahkan blockchain disebut dapat berfungsi untuk optimalisasi distribusi dana desa,” ujar Menteri Bambang.
Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pembangunan yang didukung pengembangan teknologi digital dengan mengarusutamakan bidang tersebut ke Visi Indonesia 2045. Untuk jangka panjang, strategi terkait pengembangan teknologi digital terpusat kepada kolaborasi publik dan swasta, meningkatkan pendidikan tinggi, dan memperbaiki kapabilitas sumber daya manusia dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi.