Terkini AgrariaDesa Lingsar Terapkan Pelayanan Digital Sejak 2016

Desa Lingsar Terapkan Pelayanan Digital Sejak 2016

LOMBOK BARAT – Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat disebut-sebut sebagai desa yang telah berhasil memberikan layanan secara digital. Di desa ini, masyarakat mendapatkan layanan persuratan dengan mudah hanya melalui online.

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lingsar, Nasrudin mengatakan, aplikasi layanan surat secara online tersebut telah diterapkan sejak tahun 2016. Layanan surat yang tersedia beragam, mulai dari pembuatan surat domisili, surat pindah, surat keterangan belum menikah, surat keterahan belum kerja, surat keterangan lahir, dan sebagainya.

“Harapannya aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat kita dalam hal pelayanan persuratan. Terutama surat-surat yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat seperti surat domisili, dan berbagai surat keterangan lainnya,” ujarnya.

Nasrudin mengatakan, layanan persuratan online tersebut tak hanya mempermudah warga, namun juga terjamin kerahasiaan dan keamanannya. Sebab, masyarakat yang mendapatkan akses layanan hanyalah yang terdaftar sebagai pemilik e-KTP dengan password yang hanya diketahui oleh warga yang bersangkutan. Layanan tersebut tersedia dalam link http://sipedas.desalingsar.id/LoginMandiri

Baca juga  Banpres Produktif Usaha Mikro Sudah Tersalurkan 100%

“Untuk mendapatkan pelayanan ini, masyarakat tinggal masuk ke website desa, nanti masuk ke kolom cetak surat di sana, lalu masukkan password yang dibuat oleh administrator desa. Syaratnya harus ada e-KTP. Sehingga kita bisa lihat mana yang belum punya e-KTP,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Tim Advisor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Aviliani mengatakan, penerapan desa digital adalah upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang hampir 50 persen merupakan anak millenial. Masyarakat millenial sendiri, berkarakter praktis dan cenderung menyukai sistem yang tidak terlalu birokratis.

“Kita harus berikan pelayanan yang memenuhi karakter mereka dengan desa digital,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, desa digital dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data dan membaca karakter masyarakat. Kemudian, data yang terkumpul tersebut dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dan program yang akan dilaksakan desa.

Baca juga  Presiden Jokowi Minta PWRI Dampingi Kades Buat Laporan Dana Desa

“Desa digital keuntungannya bisa baca karakter masyarakat dari data yang terkumpul. Dengan demikian, keputusan di level birokrasi akan lebih tepat sasaran,” terangnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...