Terkini AgrariaIzin Keluar Negeri Gubernur DKI dan Kekosongan Kursi Wagub DKI

Izin Keluar Negeri Gubernur DKI dan Kekosongan Kursi Wagub DKI

Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menanggapi sejumlah berita dan informasi liar yang semakin menyudutkan pihaknya, terkait izin kunjungan kerja (Kunker) Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan kekosongan kursi Wakil gubernur DKI Jakarta.

“Dua hari ini saya melihat pemberitaan dan informasi di medsos semakin tidak proporsional, seolah-olah saya mempermasalahkan Kunker Gubernur DKI, padahal berkali-kali saya katakan bahwa tidak ada masalah soal Kunker tersebut karena telah mengantongi izin,” tegas Tjahjo.

Menurut Tjahjo, polemik ini berawal dari oknum media online yang menulis seolah Mendagri mempermasalahkan kunjungan kerja tersebut. Padahal dalam berbagai kesempatan Tjahjo selalu menekankan tak ada permasalahan soal kunjungan kerja Anies Baswedan ke luar negeri karena telah sesuai prosedur dan dan aturan.

Adapun terkait penjelasan mengenai mekanisme aturan pengajuan izin, hal itu dilakukan hanya sebagai penjelasan saja dan bukan berarti Gubernur DKI melanggar aturan tersebut.

Baca juga  Mendagri: Kader PKK Sebagai Penggerak dan Pemberdaya Masyarakat

“Kami memberikan penjelasan mekanisme pengajuan Kunker, bukan untuk menyudutkan Pak Anies karena jelas beliau mengantongi izin dan sesuai prosedur kami, tidak ada masalah sejak awal, hanya mungkin ada miss atau kesalahpahaman teman media dalam mengutip pernyataan,” ungkapnya.

Terkait posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang hingga saat ini masih terjadi kekosongan, pihaknya menegaskan tidak terkait dengan izin Kunker sama sekali karena hal itu tergantung pada pengusung partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung.

“Soal posisi Wagub DKI tidak ada hubungannya dengan izin Kunker, posisi Wagub itu tergantung pada partai politik pengusung atau koalisi, Kemendagri tak bisa turut campur karena aturannya begitu,” pungkasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...