Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) untuk membahas perkembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, 16 Juli 2019. Ratas membahas hal yang sama salah satunya pernah digelar pada 1 November 2016 lalu.
“Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan. Sampai sekarang, sampai hari ini, saya belum mendengar ada progress (pembangunan PLTSa) yang sudah nyala dan jadi,” ujar Presiden saat sesi pengantar.
Pembangunan PLTSa ini sebelumnya diusulkan di 12 kota/kabupaten. Meski demikian, dari semua usulan tersebut hingga saat ini masih belum ada wujud PLTSa yang sudah beroperasi.
Maka itu, dalam ratas kali ini, Kepala Negara ingin mengetahui kendala yang terjadi di lapangan untuk kemudian langsung dituntaskan dan diputuskan dalam rapat tersebut.
“Oleh sebab itu, kita langsung menuju ke masalah saja. Enggak jadi masalahnya apa? Ada yang menyampaikan PLN-nya Pak yang lamban. PLN ada? Tinggal nanti langsung saya perintah. Ada yang menyampaikan di ESDM belum beres. Menterinya ada,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan, semangat dari pembangunan PLTSa ini tidak hanya terletak pada urusan penyediaan listrik semata. Namun, jauh lebih besar dari itu, pemerintah hendak membenahi salah satu permasalahan klasik yang biasa ditemui di kota-kota besar, yakni soal manajemen sampah.
“Ini bukan urusan listriknya, yang mau kita selesaikan ini urusan sampahnya. Listrik itu adalah ikutannya,” ucapnya.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, yang memberikan keterangan selepas ratas mengatakan bahwa dari 12 usulan pembangunan PLTSa yang ada, 4 di antaranya memiliki perkembangan yang cukup baik dan menunggu penyelesaian di tahun ini.
“Mudah-mudahan tahun ini ada yang bisa selesai, yaitu di antaranya adalah Surabaya, kemudian Bekasi, dan Solo. Solo ini progress-nya cukup baik. Kemudian yang sudah mulai adalah DKI Jakarta,” tuturnya di Kantor Presiden, Jakarta.
Pramono kembali memberikan penegasan terhadap apa yang disampaikan Presiden dalam ratas tersebut bahwa pembangunan PLTSa di sejumlah daerah tersebut dilakukan dalam rangka untuk pembersihan sampah di kota-kota yang ada.
“Sebagai contoh misalnya di Bekasi itu sudah hampir 1.700 ton per hari. Belum yang 8.000 ton per hari dari Bantar Gebang. Dari Bekasi sendiri sudah cukup tinggi,” ujarnya.
Maka itu, Presiden Joko Widodo akan mengawal langsung pembangunan PLTSa pada sejumlah kota atau provinsi prioritas, yakni Surabaya, Bekasi, Solo, Jakarta, dan Bali. Adapun terhadap 7 usulan lainnya, Kepala Negara meminta usulan di wilayah-wilayah itu untuk mulai menyiapkan purwarupanya.
“Empat kota prioritas, yaitu Surabaya, Bekasi, Solo, DKI akan dikawal secara langsung oleh Presiden untuk penyelesaiannya. Kemudian yang kelima ada Bali,” ucap Pram.