Toba Samosir – Presiden RI, Joko Widodo menaruh perhatian khusus terhadap pengembangan kawasan pariwisata. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), ada 4 destinasi wisata yang menjadi andalan Indonesia, yakni Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara, Danau Toba di Sumatra Utara serta Candi Borobudur di Jawa Tengah.
Pengembangan ke-4 destinasi wisata tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaring wisatawan luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu juga merangsang pertumbuhan investasi di daerah. Namun, keinginan pemerintah tersebut juga membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah setempat maupun masyarakat setempat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk pengembangan kawasan tersebut.
Pertama, perlu konstruksi pemikiran yang out of the box dalam melakukan terobosan untuk mengembangkan kawasan wisata Danau Toba. “Saya namakan disruptive policy ,” ujar Sofyan A. Djalil saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kemenko Bidang Kemaritiman di Institut Teknologi DEL, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatra Utara, Jumat (12/07).
Kemudian Sofyan A. Djalil mencontohkan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL merupakan hasil dari pemikiran disruptive policy karena ada terobosan dalam pelaksanaannya. “Sebelum adanya program PTSL, Kantor Pertanahan hanya mampu menerbitkan 500 ribu – 1 juta sertipikat tanah. Kini melalui PTSL, Kantor Pertanahan bisa mendaftarkan 5 juta bidang tanah dan 9 juta bidang tanah. Dalam PTSL juga kami menggunakan juru ukur independen untuk mengatasi kekurangan juru ukur,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Kedua, perubahan pola pikir di masyarakat juga menjadi salah satu kunci untuk mengembangkan kawasan pariwisata Danau Toba. Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat yang tinggal di kawasan Danau Toba masih menganggap dirinya sebagai orang yang menunggu hotel maupun orang yang menunggu warung. “Untuk pengembangan Danau Toba kita perlu mengubah pola pikir mereka. Kita bisa memberikan pelatihan terkait pengelolaan hotel maupun restoran kepada mereka, dengan melibatkan pihak eksternal,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Ketiga, pendekatan korporasi juga sangat disarankan oleh Menteri ATR/Kepala BPN. “Kita lihat Institut DEL ini dikelola dengan menggunakan pendekatan korporasi. Kita harus melakukan pendekatan yang sama apabila ingin mengembangkan kawasan Danau Toba,” ungkap Sofyan A. Djalil.
Pertanahan dan tata ruang merupakan salah satu unsur guna mendorong investor guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di wilayah Danau Toba. Atas hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau agar masyarakat Danau Toba tidak menjual tanahnya. “Saya kira masyarakat Danau Toba bisa belajar dari masyarakat Bali. Mereka tidak menjual tanah mereka tapi menyewakan, dengan jangka waktu 20 tahun, sehingga hak atas tanah mereka tidak hilang,” ujar Sofyan A. Djalil.
Sebelumnya ketika berkunjung ke Jawa Tengah dan Sulawesi Utara, Presiden banyak mendapat keluhan dari pengusaha maupun investor setempat terkait tata ruang. Atas hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN akan memberikan rekomendasi apabila ada Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR) yang menghambat. “Jika waktunya perubahan tata ruang, rekomendasi tersebut akan terkandung dalam perubahan tersebut. Intinya, kita perlu mendukung hal-hal yang berkaitan dengan investasi,” kata Sofyan A. Djalil.
Ke depan, Menteri ATR/Kepala BPN berharap bahwa Indonesia jangan kalah cepat dari negara-negara lain. Beliau mencontohkan bahwa Vietnam kini sudah selangkah lebih maju dari Indonesia. “Usai perang dulu, banyak orang-orang Vietnam datang ke Indonesia untuk belajar mengelola pemerintahan dari segala aspek. Kini, mereka lebih maju dari kita. Oleh karena itu, jika kita tidak bergerak cepat, maka negeri kita akan terkena banyak masalah. (RH/LS)