Terkini AgrariaKemendes Gandeng SHOPEE Dorong UMKM Go Online

Kemendes Gandeng SHOPEE Dorong UMKM Go Online

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PDT) bekerjasama dengan Shopee dalam meningkatkan pemasaran dan penjualan produk-produk UKM di daerah tertinggal melalui kegiatan Literasi E-Commerce di Daerah Tertinggal dengan tema UMKM Go Online.

Saat ini sudah lebih dari 200 UKM di Daerah Tertinggal yang telah dikenalkan dengan sistem penjualan secara online dan produknya terlisting di Marketplace Shopee.

200 UKM didaerah tertinggal tersebut tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Bima, Dompu, Donggala dan Kabupaten Sorong.

“Melalui kerjasama ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penjualan produk-produk di Daerah Tertinggal dan terjalinnya kemitraan serta kerjasama pengembangan ekonomi lokal serta mendorong terciptanya lapangan pekerjaan di Daerah Tertinggal,” kata Dirjen PDT Kemendes PDTT Samsul Widodo usai menghadiri kegiatan Literasi E-Commerce di Daerah Tertinggal dengan tema UMKM Go Online bersama marketplace Shopee di Kabupaten Sorong, Papua Barat pada Kamis (4/7) lalu.

Baca juga  BPSDM Kemendagri Gelar Bimtek Bagi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Kegiatan literasi e-commerce, kata Samsul diharapkan masyarakat UKM di Kabupaten Sorong dapat memanfaatkan internet untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya, salah satunya dengan memasarkan produknya secara online melalui marketplace yang ada.

Lebih lanjut, Samsul menjelaskan bahwa Pembangunan Daerah Tertinggal dijalankan sebagai mandat PP No.78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Saat ini terdapat 122 daerah tertinggal di Indonesia. Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak daerah tertinggal. Dari total 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 7 Kabupaten merupakan daerah tertinggal.

“Diperlukan strategi untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal salah satunya melalui pengembangan ekonomi lokal masyarakat,” katanya.

Menurutnya, persoalan pemasaran produk di Daerah Tertinggal tidak hanya terkait aksesibilitas dan minimnya sarana prasarana, namun juga rendahnya pengetahuan masyarakat tentang literasi e-commerce.

Baca juga  Presiden: Kita Ingin Hijrah Menjadi Bangsa Produktif, Efisien, dan Kompetitif

“Potensi produk unggulan di daerah tertinggal cukup besar, seperti potensi pertanian, perikanan, perkebunan dan pariwisata. Namun hingga saat ini terdapat kendala terkait pemasaran produk agar dapat diterima dengan baik oleh pasar,” katanya.

Perlu diketahui bahwa Shopee memiliki program Kreasi Nusantara yaitu laman khusus di Shopee yang didedikasikan khusus untuk memberikan sorotan bagi produk lokal. Setiap minggunya, Kreasi Nusantara telah mengkurasi sekitar 25.000 produk lokal antara lain makanan ringan, kerajinan tangan, Kain Tenun, essential oil, VCO dan lain-lain dengan peningkatan transaksi hingga 8 kali lipat sejak pertama kali diluncurkan.

“Melalui Kreasi Nusantara dari Lokal untuk Global, UMKM dapat memaksimalkan potensi penjualan produk lokal ke luar negeri via Shopee. Selain itu, UMKM juga dapat mempelajari bagaimana cara mengembangkan strategi ekspor melalui kelas Kampus Shopee,” katanya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...