Terkini AgrariaPresiden Jokowi Pastikan Jalan Tol Manado-Bitung Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi Pastikan Jalan Tol Manado-Bitung Segera Diselesaikan

Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan jalan tol Manado-Bitung dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat, 5 Juli 2019. Kepala Negara memastikan bahwa pembangunan jalan tol yang sempat terkendala persoalan pembebasan lahan itu akan terus berjalan dan segera diselesaikan.

“Jadi tol Manado-Bitung lapangannya masih kurang 13 kilometer yang belum pembebasan (lahan), tapi proses berjalan,” ujarnya di lokasi peninjauan.

Presiden mengatakan bahwa jalan tol tersebut ditargetkan untuk diselesaikan pada awal tahun depan. Kendala yang ada di lapangan juga disebutnya dapat segera teratasi.

“Tadi saya sudah perintah Jasa Marga untuk secepatnya bisa diselesaikan. Mungkin maksimal Maret-April. Insyaallah,” ucapnya.

Jalan tol sepanjang 39,9 kilometer tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional. Proyek yang menghubungkan dua kota terbesar di Sulawesi Utara, yakni Manado dan Bitung, diharapkan mendukung peningkatan mobilitas dari dua kota tersebut, mendukung sektor wisata, serta pertumbuhan ekonomi di kota-kota sekitarnya. Jalan tol ini juga akan menjadi jalan akses utama ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Pulau Lembeh yang sedang dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata baru Sulawesi Utara.

Baca juga  Sukses, Pembukaan PKN Revmen 2018 Libatkan 15.000 Orang

“Bisa nanti larinya ke pariwisata, bisa larinya ke industri. Karena nanti di Pulau Lembeh itu menjadi titik pariwisata baru di Bitung meskipun (perlu) dukungan industri terutama perikanan dan KEK yang nanti juga berhubungan dengan pelabuhan,” kata Presiden.

Peninjauan tersebut dilakukan Presiden dan rombongan dalam perjalanannya menuju KEK Bitung. Sebelum meninjau tol itu, Kepala Negara juga sempat meninjau pengembangan pelabuhan Manado yang direncanakan akan dikembangkan di sekitar area tersebut kawasan baru berupa wisata kuliner.

Selain itu, Presiden juga merespons permintaan warga Bunaken tentang permasalahan air bersih. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengerjakan proyek penyediaan air bersih.

“Tahun ini dimulai yang di Bunaken. Air bersih akan dikerjakan Menteri PU,” ujar Presiden.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...