Terkini AgrariaMenteri ATR/Kepala BPN Minta Kepala Kantor Prioritaskan Kriteria 4 Dalam PTSL

Menteri ATR/Kepala BPN Minta Kepala Kantor Prioritaskan Kriteria 4 Dalam PTSL

Dalam kunjungannya ke Bumi Nyiur Melambai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil minta para Kepala Kantor Pertanahan untuk memprioritaskan Kriteria 4 dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kriteria 4 adalah tanah yang sudah bersertipikat namun belum terpetakan dalam peta pendaftaran tanah Kementerian ATR/BPN, Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena pada zaman dulu alat ukur masih manual, sehingga tanah yang sudah bersertipikat tersebut perlu dipetakan kembali dalam rangka perbaikan data pertanahan. Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN pada acara pengarahannya di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Kamis (04/07).

“Jika tanah yang sudah bersertipikat yang kaluaran tahun lama sudah terpetakan maka yang lain akan lebih mudah, sehingga mencegah terjadinya dobel sertipikat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN lebih lanjut mengatakan meskipun target besar yang paling utama ia minta kualitas, yang kedua kualitas, dan yang ketiga kualitas. “Kualitas ini sangat penting, untuk itu saya minta kepada Kepala Kantor Pertanahan tidak hanya bekerja dibelakang meja, tapi turun ke lapangan memastikan kualitas sertipikat tanah benar-benar berkualitas, sehingga benar-benar memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat,” tandasnya.

Baca juga  Komnas HAM: RUU Pertanahan tak hadirkan penyelesaian konflik

Ia mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu “Bali Baru” yang merupakan salah satu destinasi pariwisata yang akan dikembangkan di Indonesia, untuk itu sebagai daerah tujuan wisata maka masalah sertipikat tanah dapat diselesaikan sebanyak mungkin dan secepat mungkin. “Gunakanlah strategi dalam bekerja, prioritaskan PTSL pada daerah-daerah yang mempunyai potensi Pariwisata,” pungkasnya.

Terkait pengadaan tanah Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan sangat puas dengan kinerja Kanwil BPN Sulawesi Utara, ada 4 (empat) pelaksanaan pengadaan tanah di Provinsi Sulawesi Utara dan sudah akan selesai seluruhnya yaitu pengadaan tanah untuk Tol Manado-Bitung Seksi 1 sudah selesai 96,46 %, Tol Manado-Bitung Seksi 2 sudah selesai 80,42%, Manado Outer Ringroad sudah selesai 70,65%, dan Bendungan Kuwil Kawangkoan sudah mencapai 94%. (RO/WN)

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...