Terkini AgrariaMendagri: Pemerintah Kota Harus Jadi Contoh Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik...

Mendagri: Pemerintah Kota Harus Jadi Contoh Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Digital

Semarang – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Pemerintah Kota Harus Jadi Contoh Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Digital. Hal itu diungkapkannya dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke XIV di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (03/07/2019).

“Pemerintah Kota harus mampu menjadi contoh tentang tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pendekatan digital serta melahirkan administrasi pelayanan publik yang cepat, efisien, serta mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan,” kata Tjahjo.

Tjahjo menyadari, Pemerintah Kota terus dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti tingkat urbanisasi yang tinggi serta lapangan pekerjaan. Melalui APEKSI, kerjasama dan sinergi diharapkan mampu menjawab segala tantangan yang ada.

“Kami menyadari Pemerintah Kota dihadapkan terus pada tantangan, konsekuensinya Pemerintah Kota melalui APEKSI diharapkan untuk terus membangun kerjasama yang baik, sinergi dan konektivitas khususnya dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten agar segala tantangan mampu ditangani dengan baik,” terang Tjahjo.

Baca juga  Kemendagri dan OJK Bangun Sinergi Perkuat Perekonomian Daerah

Diakhir sambutannya, Tjahjo berharap Rakernas APEKSI mampu melahirkan ide, gagasan untuk berkontribusi bagi bangsa.

“Semoga Rakernas ini bisa menghadirkan ide, gagasan, dan terobosan dengan berbagai keputusan, membangun semangat solidaritas antar walikota dan wakil walikota sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara yang berdaulat di masa yang akan datang,” tutup Tjahjo.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...