Terkini AgrariaRatifikasi Perjanjian Batas ZEE Indonesia-Filipina Telah Selesai

Ratifikasi Perjanjian Batas ZEE Indonesia-Filipina Telah Selesai

Kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Filipina mengalami perkembangan yang sangat baik. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Rodrigo R Duterte di sela-sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN di Hotel Athenee, Bangkok, Thailand, pada Sabtu malam, 22 Juni 2019.

“Saya menyambut baik selesainya proses ratifikasi Perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Filipina,” ucap Presiden.

Pertukaran instrumen ratifikasi akan dilakukan oleh kedua Menteri Luar Negeri di Jakarta pada Agustus 2019. Ratifikasi ini akan memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum dan peningkatan kerja sama di bidang maritim.

“Saya mengusulkan kiranya kita dapat menugaskan tim kita untuk segera memulai negosiasi Landas Kontinen,” ucap Presiden Jokowi.

Masih terkait isu bilateral, Presiden Jokowi menyampaikan rencana kalangan swasta Indonesia untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di Filipina.

Baca juga  Dirjen Penataan Agraria Bagikan 750 Sertipikat Redistribusi Tanah di Sumedang

“Saya juga ingin mengharapkan bantuan Yang Mulia untuk dapat memberikan pengecualian terhadap produk instan kopi dan keramik Indonesia dari price-based special safeguard,” kata Presiden Jokowi.

Hal lain yang disampaikan Presiden Jokowi adalah mengenai kerja sama Indo-Pasifik. “Saya sangat menghargai dukungan dan kontribusi Filipina terhadap pengembangan ‘ASEAN Outlook on Indo-Pacific Cooperation’,” ujar Presiden Jokowi.

Di awal pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Filipina dalam pembebasan sandera Indonesia.

“Saya yakin Yang Mulia sepakat, kita terus akan meningkatkan kerja sama keamanan termasuk di Laut Sulu dan sekitarnya,’ ujar Presiden Jokowi.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...