Terkini AgrariaKPU Gelar Simulasi Pemilu, Wako Payakumbuh: Jaga Reputasi Penyelenggara Terbaik

KPU Gelar Simulasi Pemilu, Wako Payakumbuh: Jaga Reputasi Penyelenggara Terbaik

Payakumbuh — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh menggelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Acara berlangsung di GOR M. Yamin, Kelurahan Tiakar, Payakumbuh Timur, Kamis (11/4).

Hadir dalam kegiatan, Walikota Payakumbuh diwakili oleh Asisten III Amriul Dt. Karayiang, Ketua Bawaslu Kota Muhamad Khadafi, unsur Forkopimda, sejumlah Kepala OPD, Camat, Lurah, LPM, serta PPK, PPS, KPPS se-Kota Payakumbuh.

Ketua KPU Kota Haidi Mursal mengatakan, dengan simulasi tersebut diharapkan bisa menyamakan persepsi tentang tata cara pemungutan dan pengitungan suara agar tidak terjadi miss komunikasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

“Untuk menyatukan persepsi dan pemahaman kita terhadap penyelenggaraan Pemilu dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara, maka kita melaksanakan sosialisasi ini,” ujar Haidi Mursal.

Haidi berharap setelah selesainya kegiatan simulasi ini, nantinya seluruh unsur yang terlibat dalam Pemilu serentak dapat bersinergi. Dirinya juga mengajak kepada seluruh pihak penyelenggara agar menjaga netralitas dan intergritas dalam pesta demokrasi yang tinggal beberapa hari lagi.

Baca juga  Walikota Riza Bicara Dirinya dan Pilgub Sumbar 2020

Senada dengan Ketua KPU, Walikota Payakumbuh melalui Asisten III Amriul mengatakan pada Pemilu yang terdahulu, Kota Payakumbuh mendapat predikat sebagai kota teraman, terkendali, dan terkondisi dalam penyelenggaraan Pemilu, pemerintah selaku fasilitator dalam Pemilu sedangkan KPU adalah penyelenggara Pemilu.

“Sebagai Pemerintah, kami akan memfasilitasi KPU agar pelaksanaan Pemilu dapat berlangsung aman, damai, sejuk, dan badunsanak. Begitu juga dengan KPU, selaku penyelenggara harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik agar predikat tersebut tidak tercoreng,” ujar Amriul Dt. Karayiang.

Pemko Payakumbuh juga akan memastikan dan mengingatkan akan netralitas ASN dalam jajaran pemerintahan, agar bisa bekerja dengan profesional dan tidak bermain dalam politik, karena ASN juga diatur dalam Undang-Undang dan bisa dikenakan sanksi apabila melanggar.

“ASN memiliki hak pilih, namun tidak boleh memperlihatkan ada keberpihakan maupun ikut dalam kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” ujar Asisten III Payakumbuh ini tegas.

Baca juga  Toraja disebut sebagai aset dunia, bakal jadi destinasi wisata terbaik

Walikota berharap, informasi dapat disampaikan kepada seluruh pihak dan mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya. “Jangan sampai Golput, karena suara yang diberikan oleh masyarakat akan sangat menentukan nasib Bangsa dan Negara,” pungkasnya. (pyk)

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...