Terkini AgrariaPemko Siap Tes Urin ASN, Wako : Waktunya Masih Rahasia

Pemko Siap Tes Urin ASN, Wako : Waktunya Masih Rahasia

Poliko — Pemerintah Kota Payakumbuh terus berkomitmen untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Komitmen itu dibuktikan dengan adanya anggaran melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Payakumbuh untuk tes urine bagi ASN di lingkungan Pemko Payakumbuh.

“Tahun ini kami anggarkan 1000 set alat untuk tes urine. Nanti dihibahkan kepada BNNK Payakumbuh sebagai pelaksananya,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Payakumbuh, Budi Permana saat dihubungi Rabu, (13/2).

Program tes urine bagi ASN ini berawal dari kesepakatan antara Walikota Payakumbuh dengan Kepala BNNK Payakumbuh untuk mencegah penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan ASN Payakumbuh.

“Anggarannya ditumpangkan kepada program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dari Kesbangpol yang memang tupoksinya ada kemitraan dalam memerangi Narkoba ini,” tutur Budi.

Menurut Budi, tes urine terhadap ASN sesuai dengan Inpres No 6 Tahun 2018 yang menginginkan seluruh aparatur negara bebas dari narkoba. “Semoga dengan tes urine ini, ASN Payakumbuh bersih dari narkoba dapat terwujud,” ucapnya.

Baca juga  Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap 117,9 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar, Beri Nilai Tambah Ekonomi Rp6.721 Triliun

Walikota Payakumbuh Riza Falepi menyampaikan agar tes urine kepada ASN dilakukan secara dadakan sehingga tes berjalan lebih efektif karena tidak diketahui jadwalnya.

“Waktunya dirahasiakan. Nanti bisa saja para ASN diundang untuk rapat misalnya, namun isi kegiatannya ternyata tes urine,” ujar Walikota saat dihubungi, Rabu (13/2).

Walikota berjanji tidak akan mentolerir apabila ada ASN yang kedapatan mengonsumsi Narkoba. “Ini termasuk pelanggaran cukup berat dalam disiplin kepegawaian, kita akan langsung jatuhkan sanksi tegas sesuai aturan,” tegas Riza Falepi.

Sementara itu, Kepala BNNK Payakumbuh Firdaus ZN mengapresiasi rencana Pemko untuk melakukan tes urine kepada ASN. “Kami tentu menyambut baik program ini. Kami siap untuk melaksanakannya,” ucapnya.

Firdaus menyampaikan, sesuai dengan prosedur BNNK, hasil tes urine ASN akan diassesment terlebih dahulu. Bagi yang positif narkoba akan didorong untuk rehabilitasi. “Tapi nantinya kami serahkan kepada kebijakan Pemko sendiri dan aturan ASN kalau ada yang positif,” ucapnya. (aa)

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...