Terkini AgrariaMendagri Ajak Gubernur-Wakil Gubernur Lampung, Maluku dan Maluku Utara ke KPK

Mendagri Ajak Gubernur-Wakil Gubernur Lampung, Maluku dan Maluku Utara ke KPK

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak Gubernur/Wakil Gubernur Lampung, Maluku, dan Maluku Utara ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pertemuan dengan Para Pimpinan KPK.

“Hari ini adalah pelantikan Gubernur terakhir hasil Pilkada, yaitu Lampung. Kemudian kemarin Maluku dan Maluku Utara. Seperti biasa setelah dilantik kan kita ajak ke KPK untuk berdiskusi dan berdialog yang berkaitan strategi pencegahan korupsi dan hal-hal yang apa mungkin ada masukan dari KPK,” kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/06/2019).

Pertemuan Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dilantik Presiden dengan Pimpinan KPK rutin dilakukan dan diinisiasi oleh Mendagri. Pertemuan dan kunjungan tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Baca juga  Berkat Sertipikat, Warga Brebes Berhasil Terhindar dari Rentenir

“Karena kemarin hari berbeda antara Maluku dan Maluku Utara maka harinya di gabung. Selesai sudah semua gubernur dan wakil gubernur yang sudah dilantik langsung dibawa berdialog dan berdiskusi. Agar ada satu pandangan, satu visi untuk pencegahan masalah korupsi,” terangnya.

Pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung masa jabatan 2019-2024. Kemudian, Gubernur Maluku, Murad Ismail bersama wakilnya Barnabas Orno, serta Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba beserta wakilnya Al Yasin Ali disambut Pimpinan KPK yang menerima kunjungan tersebut, diantaranya, yaitu Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Basaria Panjaitan.

“Kita tadi diskusi banyak hal tentang upaya pencegahan korupsi,” kata Saut Situmorang usai pertemuan.

Dengan pertemuan tersebut Tjahjo berharap para kepala daerah mampu menjadi agen anti korupsi di daerahnya masing-masing.

Baca juga  Mendagri: Revisi UU MD3 Demi Mewujudkan Lembaga Permusyawaratan yang Lebih Demokratis

“Setelah berdiskusi banyak, kami harapkan para kepala daerah ini mampu menjadi agen KPK atau agen pencegahan kasus korupsi di daerah masing-masing.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku senang dan berharap tak ada kasus korupsi yang menjerat daerahnya.

“Kami merasa luar biasa diajak Pak Mendagri ke KPK, kami berharap ini yang pertama dan yang terkahir kami datang KPK,” kata Murad.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...