Terkini AgrariaJadi Inspektur Upacara, Mendes PDTT Kenakan Pakaian Adat

Jadi Inspektur Upacara, Mendes PDTT Kenakan Pakaian Adat

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengenakan pakaian adat Sunda saat menjadi inspektur upacara Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Sabtu (1/6).

Sejumlah pejabat di lingkungan Kemendes PDTT juga terlihat kompak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Upacara dimulai sejak Pukul 07.15 WIB.

“Pancasila sekarang eksistensinya dirongrong oleh pihak luar, yang mengkait-kaitkan dengan identitas atau kepentingan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan),” ujar Menteri Eko dalam amanatnya.

Berkaca dari kondisi tersebut, ia mengapresiasi seluruh pegawai di lingkungan Kemendes PDTT yang masih semangat serta serius dalam mengikuti upacara tersebut. Ia juga mengucapkan terimakasih, atas tekad pegawai yang masih menjaga asas-asas pancasila.

“Saya pribadi mengapresiasi pegawai Kementerian Desa yang masih semangat mengikuti upacara hari ini. Dan saya ucapkan terimakasih,” ujarnya.

Baca juga  DLH Pemkot Makassar rekomendasikan larangan peternakan Babi

Menurutnya, Pancasila perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi politik harapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh masyarakat, lanjutnya, harus terus menerus secara konsisten merealisasikan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan dunia yang dapat membawa kemajuan serta kebahagiaan seluruh Bangsa Indonesia.

“Kita bersatu membangun bangsa untuk merealisasikan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, adil, dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Kita Indonesia, kita Pancasila,” tegasnya.

Ia mengatakan, Peringatan Hari Kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni tidak terpisah dari momentum perumusan Piagam Jakarta oleh panitia kecil pada tanggal 22 Juni, dan pengesahan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurutnya, momentum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Terkait hal tersebut ia berharap, tidak ada lagi perdebatan tentang kelahiran pancasila.

Baca juga  Kemendagri Apresiasi Daerah yang Telah Selesaikan Perda tentang PBG

“Yang diperlukan mulai saat ini adalah bagaimana kita semua mengamalkan dan mengamankan Pancasila secara simultan dan terus menerus,” ujarnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...