JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo meminta pemerintah daerah segera memperbaiki jalan kabupaten dan provinsi yang tak layak. Menurutnya, jalan yang telah dibangun oleh dana desa tidak akan efektif bila jalan kabupaten dan provinsi masih rusak.
“Yang jalan kabupaten dan provinsinya baik, ini kelihatan sekali biaya-biaya produksi dan distribusi di desa itu menurun. Tapi dana desa kurang efektif di desa yang jalan provinsi dan kabupaten yang kurang baik,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Forum Perencanaan Musrenbangnas 2019 untuk Menyusun RKP 2020 di Jakarta, Kamis (9/5).
Eko mengatakan, kolaborasi antara pembangunan dana desa dan pembangunan infrastruktur daerah sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat. Desa di kawasan transmigrasi saja misalnya, pendapatan masyarakat bisa meningkat hingga Rp2 juta per bulan.
“Bayangkan saja jika ada 5 juta masyarakat transmigran di seluruh Indonesia, kalau jalan desa sudah diperbaiki kemudian jalan kabupaten dan provinsi bisa kita perbaiki, ada tambahan income di desa transmigran saja sebesar Rp10 Triliun per bulan atau Rp120 Triliun per tahun,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan biaya pasca panen di daerah yang infrastrukturnya terpenuhi dan daerah dengan infrastruktur kurang baik sangat mencolok. Terutama di daerah berbasis perkebunan seperti halnya kelapa sawit. Biaya pasca panen yang rendah, lanjutnya, akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Infrastruktur sangat penting untuk kemajuan ekonomi. Bagaimana kita mau tarik investasi kalau biaya logistik dan distribusi masih mahal,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dana desa dalam empat tahun terakhir telah mampu membangun infrastruktur dengan skala yang sangat masif. Seperti membangun sepanjang 191.600 kilometer jalan desa, 58.931 unit irigasi, 5.371 unit tambatan perahu, dan ribuan infrastruktur dasar lainnya.
“Tentunya ini prestasi besar dari kepala daerah baik gubernur maupun bupati. Terimakasih sudah mengawal dana desa dengan baik,” ujarnya.