Hari kedua di Pulau Kalimantan, Rabu 8 Mei 2019, Presiden Joko Widodo kembali meninjau lokasi yang menjadi alternatif Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kali ini, lokasi yang ditinjau berada di Provinsi Kalimantan Tengah, dan menjadi lokasi kedua yang disambangi Presiden setelah sehari sebelumnya meninjau lokasi yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.
Presiden dan rombongan bertolak menuju Kabupaten Gunung Mas yang menjadi salah satu alternatif ibu kota Negara RI tersebut dengan Helikopter Super Puma TNI AU pada pukul 09.55 WIB melalui Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya dan tiba di helipad yang berada di Kabupaten Gunung Mas pada pukul 10.40 WIB.
Sebelum tiba di bandara, Presiden sempat menyambangi Tugu Soekarno yang merupakan tiang sebagai batu pertama pembangunan Kota Palangka Raya pada 17 Juli 1957. Batu tersebut diletakkan oleh Presiden Pertama RI Soekarno.
Ketika berbicara kepada wartawan usai salat tarawih tadi malam (Selasa, 7/5), Presiden menjelaskan bahwa berbagai aspek akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan ibu kota tersebut.
“Semua aspek memang harus dilihat, sosiologi, masalah lingkungan, masalah kebencanaan, masalah yang berkaitan dengan sosial politik, kebutuhan air bisa tersedia atau tidak, gambut dalam atau tidak, masalah konstruksi seperti apa. Semuanya akan dicek dilihat dikalkulasi oleh tim. Saya hanya melihat lapangannya, kemudian biar ada feeling begitu. Nah nanti dalam memutuskan biar tidak salah,” kata Presiden.
Pemerintah, lanjut Presiden, apabila sudah memiliki data-data dari berbagai aspek tersebut yang berasal dari beberapa lokasi yang menjadi alternatif calon ibu kota, tentunya akan segera memutuskan pilihannya dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR.
“Kalau bahan-bahan yang tadi saya sampaikan sudah komplet yang dipaparkan pada saya mengenai aspek sosial politik, sosiologi kemasyarakatan, masalah lingkungan, masalah kebencanaan, masalah kependudukan, masalah topografi, masalah bahan baku air,banjir, gempa bumi, dan lain-lain sudah komplet, ya segera akan kami putuskan. Namun kan tentu saja ini harus konsultasi dengan DPR,” ucap Presiden.