Terkini AgrariaKisah Pujon Kidul yang Sukses Kelola Dana Desa Hingga Drastis Tingkatkan PADes

Kisah Pujon Kidul yang Sukses Kelola Dana Desa Hingga Drastis Tingkatkan PADes

MALANG – Keberhasilan Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dalam mengelola dana desa mendapat acungan jempol dari berbagai kalangan. Dana desa yang digunakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), telah berhasil menyulap desa ini menjadi lokasi wisata yang menyedot ribuan pengunjung setiap harinya.

Kepala Desa Pujon Kidul, Udi Hartoko mengatakan, BUMDes yang ia kelola tersebut telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga lebih dari Rp1,3 Miliar pada tahun 2018. Padahal sebelumnya, PADes pujon kidul hanya berkisar Rp30-40 juta per tahun. Tahun ini, iya meyakini mampu meraih PADes hingga Rp2,5 Miliar.

“Tahun 2011 saat saya baru menjadi Kepala Desa, PADes kita hanya berkisar antara Rp20-30 juta per tahun. Ada peningkatan signifikan ketika kita mulai mengelola dana desa. Kita mendirikan BUMDes, kita manfaatkan potensi, kita gerakkan seluruh masyarakat. Tahun 2017 PADes kita meningkat menjadi Rp162 juta, tahun 2018 Rp 1 Miliar lebih, langsung melonjak drastis,” ujarnya.

Desa Wisata Pujon Kidul memiliki ragam wahana menarik dengan nuansa asri perdesaan, seperti cafe sawah, panen hasil pertanian, memerah susu sapi, kolam renang untuk anak-anak, off road, hingga wisata berkuda. Tak hanya itu, Desa Wisata ini juga memiliki banyak spot selfie yang sangat menarik. Wisatawan yang berkunjung pun tak sedikit jumlahnya, rata-rata 3.000 pengunjung saat hari kerja dan 5.000 pengunjung saat hari libur.

Baca juga  Mendes PDTT Perjuangkan Kenaikan Gaji Pendamping Lokal Desa

“Luas Desa Pujon Kidul 330 Hektare. Tanaman masyarakat kita jadikan wisata petik apel, wisata petik sayur, sehingga hasil pertanian warga juga menjadi mahal harganya. Di desa ini juga banyak yang berprofesi sebagai peternak (sapi perah). Kita ingin ada nilai tambah untuk peternak ini. Kemudian kita ingin meningkatkan derajat petani dan peternak. Ketika orang kota datang ke peternak untuk memerah sapi, masyarakat desa bangga karena anak kota belajar dengan masyarakat desa,” ujarnya.

Udi mengatakan, prinsipnya dalam mengembangkan BUMDes tak hanya bagaimana BUMDes dapat meningkatkan omzet dan PADes. Menurutnya, prinsip utamanya adalah bagaimana BUMDes dapat memberikan dampak kepada aktifitas ekonomi masyarakat. Sejak berdirinya Desa Wisata ini, masyarakat memiliki ragam usaha tambahan seperti homestay, sewa kuda, wisata pertanian, wisata ternak, dan sebagainya.

“Jangan sampai BUMDes besar, masyarakat tidak bergerak. Jangan sampai jalan lurus, bagus, tetapi urbanisasi masif, kemiskinan tidak menurun, pengangguran juga demikian. Tapi bagaimana BUMDes ini berjalan bersama masyarakat menata ekonomi yang memberikan dampak lebih luas kepada masyarakat,” ujarnya.

Baca juga  Plt. Sekjen Kemendagri Atensi Harga Beras yang Masih di Atas HET

Ia mengatakan, keputusan mendirikan BUMDes berawal dari hasil pemetaan desa terkait kebutuhan pembangunan desa yang mencapai Rp21 Miliar. Kebutuhan tersebut menuntut desa untuk memiliki PADes yang tinggi, sehingga tak hanya mengandalkan dana desa. Berangkat dari permasalahan tersebut dalam forum musyawarah desa, perangkat desa bersama masyarakat sepakat untuk mendirikan BUMDes.

“Dampak dana desa sangat signifikan. Tahun 2014 kita mapping, kita lakukan pemetaan untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kita hitung kebutuhannya. Untuk pembangunan fisik saja kebutuhanya Rp21 Miliar. Proses itu kita sampaikan kepada masyarakat, kita ajak masyarakat berpikir, kalau hanya hanya mengandalkan dana desa, kita butuh waktu lama, 21 tahun. Akhirnya kita sampaikan bahwa kita perlu meningkatkan PADes, caranya ya hanya melalui BUMDes,” ungkapnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...