Terkini AgrariaIstana Gelar Rakor untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Mudik 2019

Istana Gelar Rakor untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Mudik 2019

Menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi untuk menyediakan pelayanan mudik 2019 yang aman, nyaman, dan lancar, serta upaya memastikan kelancaran arus mudik 2019, Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan arus mudik 2019 di Gedung Bina Graha, 26 April 2019.

Rakor di Istana tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Kominfo Rudiantara, dan dihadiri oleh para dirjen dan direktur di Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kepolisian RI, serta para direktur utama/direktur BUMN yang terkait dengan bidang transportasi dan energi.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Pemerintah sebelumnya juga sudah digelar rakor untuk menyambut Lebaran 2019 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan.

“Hari ini kita membahas sisi kelancaran dan pengamanan para pemudik,” kata Moeldoko. Ia menambahkan, “Saya telah membentuk tim dan mulai minggu ini tim sudah bekerja turun ke lapangan memeriksa titik-titik rawan dan mengurai permasalahan-permasalahan di lapangan.”

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo yang ditugaskan Moeldoko untuk mengoordinasikan sinergi antarkementerian dan lembaga menyambut mudik 2019 menegaskan, “Peningkatan arus kendaraan sudah akan berlangsung dari akhir Mei hingga awal Juni 2019. Puncaknya diperkirakan akan terjadi pada 31 Mei 2019.”

Darmawan menambahkan, “Sesuai amanat Bapak Presiden Jokowi, pelaksanaan arus mudik harus meningkat dan lebih baik dari tahun ke tahun. Apalagi, sekarang jalan tol Trans Jawa sudah tersambung. Kita akan fokus memastikan pelaksana di lapangan, kontraktor, dan pengelola jalan tol bekerja mati-matian untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran untuk para pemudik.”

Baca juga  Kakanwil BPN Provinsi NTB Serahkan Hasil Pengadaan Tanah Penlok II KEK Mandalika kepada Menparekraf Sandiaga Uno

Kelancaran arus mudik tidak hanya berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat yang menggunakan jalan raya, tetapi juga dapat mendorong pergerakan ekonomi di sektor riil di banyak sentra-sentra bisnis di daerah. “Terutama sentra-sentra industri kecil UMKM dan pariwisata,” ujar Darmawan.

Potensi Titik Rawan

Potensi kerawanan dan kemacetan arus mudik 2019 diperkirakan akan terjadi pada ruas tol Jakarta Cikampek, terutama pada persimpangan Cikunir dan gerbang tol Cikarang Utama. Untuk itu, antisipasi sudah dilakukan sejak dini dengan berbagai skenario di lapangan.

Simpang Cikunir menjadi titik kritis pertama arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek, karena titik ini menjadi pertemuan arus kendaraan dari arah Rorotan maupun Jatiasih yang akan bergerak ke timur. Selain itu, di titik ini juga terjadi pertemuan tiga proyek besar yakni pengerjaan LRT Jabodetabek, kereta cepat, dan jalan tol layang (elevated tol).

Tim Kantor Staf Presiden pada 24 April 2019 turun ke lapangan dan mendapatkan penjelasan dari PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya terkait titik kritis tersebut. Untuk mengatasi potensi kemacetan, sedang dilakukan pembuatan ramp tambahan di gerbang Cikunir, serta pengembalian lajur jalan dari 2 lajur akibat adanya pembangungan proyek, dikembalikan lagi menjadi 4 lajur.

Baca juga  Bertemu Tokoh Masyarakat Papua, Presiden Jokowi Harap Wamena Kembali Normal

“Kami datang ke lapangan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut terus dikebut sehingga diperkirakan dapat diselesaikan pada akhir Mei 2019,” kata Darmawan.

Dengan pembuatan ramp dan penambahan lajur jalan serta diperkuat oleh rekayasa marka jalan, persimpangan Cikunir diharapkan tidak akan mengalami penyumbatan pada saat arus kendaraan menjelang mudik makin meningkat.

“Pengerjaan pembuatan ramp dan penambahan lajur jalan di titik Cikunir akan kami selesaikan pada bulan Mei ini,” ujar Bambang Riyanto, Direktur Operasional PT Waskita Karya.

Sedangkan gerbang tol Cikarang Utama yang selama ini menjadi sumber kemacetan di jalur Jakarta-Cikampek mulai tahun ini sudah dapat dipecahkan. Caranya adalah menggeser gerbang Cikarang Utama (km 30) ke arah timur di km 70 daerah Cikopo.

Dengan penggeseran tersebut, arus antrean akan semakin lancar karena memecah sistem pembayaran. “Penggeseran gerbang tol Cikarang Utama diharapkan akan mengurangi beban jalan sampai dengan 60% karena sudah terpisah antara pemudik yang akan menuju ke Bandung dan pemudik yang menuju ke Cirebon,” kata Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani.

Sementara di jalur jalan tol Trans Sumatera, Pemerintah sudah mewaspadai adanya kemacetan di ujung jalan tol Terbanggi Besar. Untuk itu, sejak saat ini antisipasi terhadap potensi kemacetan tersebut sudah dicari jalan keluarnya.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...