Terkini AgrariaMasyarakat Indonesia Habiskan USD 40 Miliar Untuk Industri Halal Di 2017, Pemerintah...

Masyarakat Indonesia Habiskan USD 40 Miliar Untuk Industri Halal Di 2017, Pemerintah Perluas Komitmen Halal Lifestyle Ke Milenial

BANDUNG – “Masyarakat Indonesia menghabiskan USD 10 miliar di 2017 untuk perjalanan dan wisata halal, USD 20 miliar untuk busana muslim, dan USD 10 miliar di sektor media dan rekreasi. Untuk mempertahankan posisi Indonesia yang saat ini dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI), pemerintah Indonesia akan mendorong sertifikasi halal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memastikan infrastruktur, dukungan teknologi informasi dan regulasi yang bertaraf internasional, membangun jaringan platform, memperkuat integrasi paket wisata, meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap produk halal, melindungi hak cipta, dan menginisiasi inovasi produk berorientasi ekspor agar mendapat pengakuan internasional terhadap konten lokal keislaman Indonesia,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) padaacara Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest) 2019: Halal Lifestyle di Era Milenial yang digelar di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/4).

IIEFest 2019 bertujuan untuk memperkenalkan industri halal kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menjalankan gaya hidup halal dan potensi manfaatnya terhadap perekonomian Indonesia. Kegiatan ini terdiri dari bincang-bincang industri digital halal, pariwisata halal, Islamic edutainment, moslem modest fashion, dan pameran industri halal yang diramaikan pelaku industri, regulator, start-up milenial, UMKM, dan masyarakat umum. Dalam tiga dasawarsa terakhir, ekonomi dan keuangan syariah berkembang pesat secara global maupun nasional. Data The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 menunjukkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal dunia di 2017 mencapai USD 2,1 triliun dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3 triliun di 2023. Faktor utama pertumbuhan tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim dunia yang mencapai 1,84 miliar jiwa di 2017 dan akan terus meningkat hingga 27,5 persen dari total populasi dunia di 2023. Peningkatan ini berdampak pada permintaan produk dan jasa halal yang terdiri dari makanan halal, pariwisata halal, fesyen muslim, rekreasi dan halal travel, serta farmasi dan kosmetik halal.

Baca juga  Presiden Akan Silaturahmi dengan Keluarga Korban KRI Nanggala 402, Panen Padi, hingga Tinjau Lokasi Terdampak Gempa

Dalam Rapat Pleno KNKS yang digelar 5 Februari 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan untuk menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 guna menjawab tantangan tersebut, sekaligus menjadi peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional. MEKSI 2019-2024 akan diluncurkan pada 14 Mei 2019 dengan empat rekomendasi strategi utama, yaitu: (1) penguatan rantai nilai halal dengan fokus pada sektor atau klaster yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi; (2) penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan disempurnakan dalam rencana induk ini; (3) penguatan UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai halal;dan (4) pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital di perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

Baca juga  Bertemu Presiden Jokowi, Pemilik Warung yang Dijarah Akan Kembali Berdagang

Saat ini, bagi sebagian besar kaum muslim milenial, mengonsumsi produk halal bukan sekadar sebuah kewajiban agama, melainkan sudah menjadi sebuah gaya hidup kekinian. Apalagi, gaya hidup tersebut banyak dipopulerkan kalangan influencer melalui kampanye hijrah. “Promosi gaya hidup halal adalah sebuah keharusan untuk mendorong industri halal menjadi salah satu penggerak utama gerakan arus baru ekonomi syariah. Masa depan gaya hidup halal di kalangan milenial Indonesia terdapat paling tidak pada sektor perjalanan dan wisata halal, sektor busana muslim, serta sektor media dan rekreasi. Secara agregat, pengeluaran terhadap sektor ekonomi syariah di Indonesia pada 2017 adalah sebesar USD 218,8 miliar,” jelas Menteri Bambang.Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki konsumen produk halal terbesar di pasar internasional. Untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah dan mendorong optimalisasi produk halal buatan sendiri melalui industri halal, Indonesia akan memaksimalkan kearifan lokal dalam menangkap peluang global. Target ekonomi syariah pada tataran domestik mencakup peningkatan skala usaha, kemandirian, dan kesejahteraan, sementara pada tataran internasional, Indonesia akan menetapkan target berupa peningkatan peringkat Global Islamic Economy Indicator (GIEI).

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...