Terkini AgrariaKementan: Mafia Bawang Putih Mau Semena-mena Seperti Dulu, Kita Perangi!

Kementan: Mafia Bawang Putih Mau Semena-mena Seperti Dulu, Kita Perangi!

Kementerian Pertanian (Kementan) gencar mengejar tanam bawang putih guna mencapai swasembada bahkan bisa ekspor. Tercatat, Indonesia pernah swasembada bawang putih tahun 1994, kebutuhan konsumsi mampu dipasok dari tanam 22 ribu hektar.

“Namun seiring berjalannya waktu, impor semakin membanjir dan petani semakin enggan tanam, pada 2014 tinggal 1 ribuan hektar saja dan impornya 97 persen dari kebutuhan,” demikian dikemukakan Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementan, Moh Ismail Wahab di Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Ismail menjelaskan selama 23 tahun, kebutuhan bawang putih Indonesia tergantung dari impor. Dengan demikian, selama waktu itu terjadi pembiaran, impor bawang putih sangat menggiurkan.

“Untungnya triliunan, impor dari China sekitar 560 ribut ton dengan harga Rp 5 sampai 6 ribu per kg dan dijual ke pasaran Rp 20 hingga 30 ribu per kg, bahkan pernah 40 sampai 60 ribu per kg,” terangnya.

Oleh karena itu, Ismail menyebutkan Importir meraup untung dan semena-mena merugikan rakyat. Padahal Indonesia memiliki potensi lahan 600 ribu hektar tersebar di 110 kabupaten cocok untuk tanam bawang putih dan untuk swasembada hanya butuh 69 ribu hektar saja.

Baca juga  Perkuat Listrik Sumatera, PLN Operasikan SUTT 150 kV Rantau Dadap - Lumut Balai

Untuk itu, sambung Ismail, pada era Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, tengah gencarkan program tanam bawang putih dari APBN maupun wajib tanam 5 persen dari importir. Kementan melaksanakan dengan ketat, sehingga hasilnya tanam naik tajam pada 2018 mencapai 11 ribu hektar atau naik 1.100 persen dari 2014.

“Hasil panen bawang putih yang tanam 2018 seluruhnya diproses dijadikan benih dan akan ditanam lagi pada 2019 seluas 20 sampai 30 ribu hektar,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Ismail, akan ditanam lagi pada tahun 2020 luasnya mencapai 70 sampai 90 ribu hektar hingga swasembada pada akhir 2021. Dengan begitu, Kementan kejar dari 23 tahun tergantung impor menjadi swasembada pada beberapa tahun ke depan, bahkan bisa ekspor.

“Jadi, pengamat jangan berkoar koar bila tidak mengerti masalah sesungguhnya atau bisa jadi mereka berafiliasi Mafia. Memang tidak mudah mengejar target tanam. Kami kerja keras, wajib tanam importir kami pantau ketat,” tegasnya.

Baca juga  Petani Champion: Terimakasih Pak Amran, Blacklist 74 Importir Bawang Nakal

“Tahun lalu ada staf kami diiming-iming imbalan mau disogok oleh oknum importir supaya lolos dari wajib tanam, staf kami menolak. Kami tindak tegas bagi importir yang mangkir wajib tanam langsung di-blacklist,” pintanya.

Lebih lanjut Ismail menegaskan pihaknya banyak belajar dari Meteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang tindak tegas terhadap mafia. Terbukti, tahun lalu sudah diblacklist 15 perusahaan importir bawang.

“Iya dalam waktu dekat akan diblacklist beberapa importir yang nakal dan akan kami laporkan ke Satgas Pangan Polri,” ujarnya.

“Kami tidak main-main dan kami hadir untuk mensejahterakan petani dan melindungi konsumen,” pinta Ismail.

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...