Terkini AgrariaKemendesa PDTT Kebut Perencanaan Dana Alokasi Khusus 2020

Kemendesa PDTT Kebut Perencanaan Dana Alokasi Khusus 2020

Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu tengah mengumpulkan sejumlah Kabupaten untuk membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 pada Jumat, (29/3) di Jakarta.

Sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mengatasi kesenjangan dan pembangunan daerah mulai dari pinggiran, perencanaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi penting untuk dipersiapkan secara matang setiap tahunnya.

Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi menyampaikan bahwa dalam proses penyusunannya, Kemendesa PDTT akan selalu berpegang kepada aturan yang sudah ada, tanpa deal-deal apapun dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dengan prinsip good governance.

Anwar mengharapkan agar realisasi dari DAK dapat dipercepat. ”Kita perlu menyadari bahwa semua upaya pembangunan agar lebih cepat mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat, tentunya dengan tetap mengedepankan proses yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Baca juga  Pemerintah Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Dibahas di Rapat Paripurna

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes PDTT, Aisyah Gamawati mengatakan bahwa pada 2020 mendatang terdapat beberapa bidang terkait dengan DAK afirmasi yang meliputi kesehatan (puskesmas), perumahan dan permukiman, pendidikan, air minum dan sanitasi (2018), serta transportasi.

Untuk DAK fisik afirmasi khusus di bidang transportasi sendiri terdapat beberapa menu pembangunan seperti moda transportasi darat dan air (minibus, pick up, speedboat, tambatan perahu, dermaga rakyat, jalan dan jembatan non-status).

“Penggunaan DAK fisik afirmasi bidang transportasi diarahkan untuk mendukung pengentasan kesenjangan wilayah sesuai agenda Nawacita ketiga. Oleh karena itu, kita akan maksimalkan pembangunan desa dan daerah-daerah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi,” katanya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...