Terkini AgrariaPotensi Ancaman Siber Pada Pemilu Serentak 2019

Potensi Ancaman Siber Pada Pemilu Serentak 2019

Jakarta – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi memaparkan Potensi Ancaman Siber Pada Pemilu Serentak 2019. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jakarta, Rabu (27/03/2019).

“Serangan Siber merupakan serangan yang spectrum dan dampaknya luas bahkan bisa melumpuhkan suatu bangsa. Sejak Pemilu 2004 serangan siber kerap kali mewarnai pelaksanaan Pemilu, tak terkecuali dengan Pemilu 2019 ini. Oleh karenanya kita harus bisa antisipasi hal ini,” kata Djoko.

Sejak Pemilu 2004, target serangan siber mengalami perluasan. Tak hanya mengarah pada infrastruktur berupa Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), serangan juga menyasar langsung pada Peserta Pemilu. Oleh sebab itu, BSSN memetakan serangan siber yang menjadi tren pada Pemilu 2019.

Baca juga  Kemendagri, KPK, Kejagung dan Kemen ATR/BPN Sepakati Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah

Pertama; Hack (Peretasan)
Hack (Peretasan) adalah serangan yang bertujuan mengganggu infrastruktur yang digunakan dalam Pemilu. Banyak cara yang dilakukan para Hacker/peretas, seperti dengan meretas web penyelenggara Pemilu.

“Tren yang pertama adalah Hack, biasanya dilakukan dengan meng-hack web KPU atau penyelenggara Pemilu, misalnya dengan mengganti halaman utamanya, dan lain sebagainya,” kata Djoko.

Kedua; Leak
Leak adalah serangan yang berkaitan dengan pembocoran informasi.

“Leak ini serangan yang targetingnya peserta Pemilu atau peserta kampanye dengan menargetkan data peserta yang bersifat privat untuk dicuri dan dimanfaatkan untuk pihak tertentu,” ungkap Djoko.

Ketiga; Amplify
Amplify adalah serangan untuk memviralkan informasi.

“Serangan ini digunakan untuk menyerang peserta Pemilu atau yang mengarah pada kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan dengan bukti kekuarangan atau keburukan”.

Djoko mengungkapkan, untuk menghadapi tiga serangan tersebut, BSSN memiliki tiga strategi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu: Penguatan Keamanan Aplikasi Penyelenggara Pemilu; Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi KPU; dan Edukasi dan literasi kepada pihak yang terlibat langsung dalam Pemilu.

Baca juga  Berikan Pengarahan Latsar CPNS, Harison Mocodompis: ASN Ujung Tombak Komunikasi Publik Instansi Pemerintahan

Diakhir, Djoko meminta kolaborasi dan kerjasama semua pihak untuk turut serta menyukseskan Pemilu Serentak 2019 yang tinggal menghitung hari menuju 17 April 2019.

“Kami menghimbau marilah kita bersama menuangkan semua kemampuan kita untuk menjaga, mengamankan pesta demokrasi. Kita akan bisa melaksanakannya secara tertib, aman, nyaman, jika berkolaborasi bersama,” pungkasnya.

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Lebih dari 500 Titik Lumpur Dibersihkan, Aktivitas Warga Berlangsung Normal

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Hadiri Halalbihalal MAPPI, Wamen Ossy Ingatkan Pentingnya Nilai Integritas dalam Profesi Penilai

Agraria.today | Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata...

Kementerian ATR/BPN Komitmen Bantu Mekanisme Legalitas Tanah untuk Kebun Pangan Lokal Perempuan

Agraria.today | Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) jadi pendukung utama dalam pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi hal penting yang perlu dipahami para pemilik rumah toko (ruko). Umumnya, pemilik ruko hanya memegang...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi penyediaan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Aceh, Sumatera...