Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Hari Nur Cahya Murni menyebut Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai mitra Pemerintah dalam melaksanakan program prioritas. Hal itu dikatakan dalam Rapat Konsultasi PKK Tahun 2019 di Hotel Kartika Chandra, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (26/03/2019).
“Menjadi sangat mendasar keberadaan gerakan PKK sebagai mitra pemerintah turut berperan aktif dalam pencapaian pelaksanaan program prioritas pemerintahan. Melalui sinergi program kegiatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah hingga sinkronisasi kegiatan yang menjadi bahasan dalam kegiatan ini, terutama terkait dengan penurunan angka stunting,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, faktor-faktor penyebab anak stunting sangatlah multidimensi sehingga urgensi penanganannya melibatkan lintas Kementerian/Lembaga serta Non Kementerian termasuk PKK di dalamnya.
Tak hanya itu, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa secara adil dan merata serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat terbesar dari pembangunan yang telah diselenggarakan. Capaian tersebut erat kaitannya dengan kerjasama semua pihak tak terkecuali gerakan PKK.
“Keberhasilan pembangunan tersebut tidak serta merta terwujud tanpa dukungan segenap bangsa untuk bekerjasama memperkuat persatuan dan kesatuan yang utuh termasuk PKK. Pelaksanaan pembangunan yang saat ini menjadi fokus keberhasilan di segala bidang telah dilakukan dalam tahap nyata dan bukan hanya sekedar retorika semata,” pungkasnya.