Terkini AgrariaSeluruh Pemda Harus bisa Terhubung SP4N-LAPOR!

Seluruh Pemda Harus bisa Terhubung SP4N-LAPOR!

Makassar – Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik, Muhammad Imanuddin menegaskan seluruh Pemerintah Daerah harus terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berbasis online dengan aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat).

“Semua Pemerintah Daerah harus sudah terhubung dengan sistem kita di SP4N-LAPOR!,” kata Imanuddin saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Informasi Publik Kemendagri dan Pemerintah Daerah di Ballroom Eboni, Gammara Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (18/03/2019).

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2016, Kementerian PANRB dalam mengajak seluruh Pemda mengintegrasikan sistem pengaduan di masing-masing pemda dengan SP4N-LAPOR! Akan tetap mengakomodir pemerintah daerah yang telah membangun unit atau aplikasi pengelolaan pengaduan sendiri.

“Ada daerah yang sudah punya aplikasi, ada yang bisa terintergrasi dan terhubung, ada yang tidak. Pilihannya adalah terintegrasi, jika tidak bisa maka hapus aplikasi yang sudah ada. Bisa terintegrasi asalkan memenuhi standar proses yang sama, standar keamanan yang sama, serta standar teknologi dengan Lapor!” tegasnya.

Baca juga  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerima audiensi Wali Kota Palu

Pada dasarnya, kehadiran Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) tidak akan menghilangkan sistem pengelolaan pengaduan yang selama ini sudah ada di pemerintah daerah. Apa yang sudah dibangun oleh Pemda tetap berjalan, meskipun instansi tersebut terhubung dengan SP4N-LAPOR!.

Penanganan pengaduan yang efektif akan memberikan penyelesaian bagi masyarakat serta berkontribusi langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik. Selain itu, pemanfaatan SP4N-LAPOR! dapat mencegah terjadi nya tindak pidana korupsi, mengurangi konflik sehingga membantu terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, KemenPAN-RB terus berbenah dan melakukan inovasi dengan ditandai meluncurkan LAPOR versi 3.0 dan peluncuran versi mobile Apps yang akan diluncurkan April 2019 mendatang.

“Saat ini 34 , Kementerian, 97 Lembaga Pemerintah, 507 sudah terhubung dengan SP4N-LAPOR!, pada hari Pers Nasional di Surabaya juga sudah kami luncurkan versi 3.0 yang desainnya lebih anak muda, nanti April juga kami akan luncurkan versi mobile apps,” terang Imanuddin.

Baca juga  Berbekal Uang 200 Ribu, Kini Irmgard Buktikan Lulus IPDN

Berbagai cara juga telah dilakukan untuk mendorong Pemerintah Daerah terhubung dengan sistem SP4N-LAPOR!, baik dari kegiatan Bimtek, sosialisasi, maupun setiap kunjungan ke daerah. Hal tersebut dipercaya dapat merealisasikan setiap sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik di daerah dapat terhubung dengan sistem SP4N-LAPOR!

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...