Terkini Agraria500 CPNS Kemendes Ikut Orientasi

500 CPNS Kemendes Ikut Orientasi

Jakarta – Sedikitnya 500 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada Senin (12/3) mengikuti kegiatan orientasi di Gedung Makarti Muktitama, Kemendes PDTT.

CPNS yang mengikuti orientasi yakni setelah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada 2018 memperoleh tambahan sebanyak 500 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal dari Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Administrasi Negara (PKN STAN) dan seleksi nasional CPNS serentak 2018.

Selama orientasi, para CPNS akan dikenalkan dengan tugas dan fungsi seluruh unit kerja yang ada di Kemendes PDTT serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kementerian.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa Kemendes PDTT memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang tercantum pada Perpres no.12 tahun 2015 tentang Kemendes PDTT. Selain itu juga punya mandat untuk menjalankan UU no. 6 tahun 2014 tentang desa dan mengawal pelaksanaan nawacita ke-3 yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Baca juga  Resmikan Monumen Fatmawati, Presiden: Bukti Rasa Hormat Kita Atas Perjuangan Beliau

“Saya mengajak kalian (CPNS Kemendes PDTT) untuk meningkatkan kapasitas, memegang teguh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta siap menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman,” kata Eko saat memberikan arahan dalam pembukaan orientasi CPNS Kemendes PDTT yang turut dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dilingkup Kemendes PDTT.

Eko juga mengingatkan terkait program dana desa yang setiap tahunnya tidak pernah mengalami penurunan. Pada 2015 sebesar Rp 20,67 triliun, meningkat pada 2016 menjadi Rp 46,89 triliun, lalu meningkat lagi menjadi Rp 60 triliun pada 2017 dan 2018. Serta pada 2019 meningkat lagi menjadi Rp 70 triliun.

“Selama 4 tahun banyak capaian dari dana desa untuk menunjang akfivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mastarakat desa. Diharapkan CPNS mampu berkontribusi kepada bangsa dan negara melalui pengabdian kepada masyarakat, mengedepankan budi pekerti, etika dan profesionalisme,” katanya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...