Setibanya di Bandar Udara Radin Inten II, Lampung Selatan, pada Jumat, 8 Maret 2019 pada pukul .07.45 WIB, Presiden Joko Widodo langsung meninjau aktivitas di terminal baru bandara tersebut.
Terminal baru untuk penumpang di bandara tersebut mengusung kearifan budaya lokal dan dibangun di atas lahan seluas lebih dari 9.000 meter persegi. Terminal tersebut mulai dibangun sejak 2016 lalu dan kini siap dioperasikan untuk penerbangan internasional.
“Saya tadi sudah perintahkan kepada Menteri Perhubungan. Yang pertama agar bandara ini paling lama dua minggu sudah ada penerbangan internasional,” ujar Presiden Joko Widodo saat peninjauan.
Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan agar fasilitas transportasi dari Kota Bandar Lampung menuju bandara tersebut harus benar-benar dipersiapkan untuk mempermudah masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan bandara itu sendiri.
“Sehingga kalau nanti kapasitas bandara ini membesar, karena growth-nya sangat tinggi di sini, itu sudah ada persiapan kereta bandaranya,” imbuhnya.
Dengan adanya pengembangan bandara ini dan pembangunan terminal baru bandara lainnya (Bandara Silampari), Presiden Joko Widodo berharap agar pergerakan ekonomi di wilayah Lampung dan sekitarnya dapat terangkat naik.
“Tempat-tempat wisata di Lampung banyak sekali. Kemudian bisnis dan investasi di Lampung juga banyak sekali. Ini akan mendukung kecepatan pertumbuhan dari Bandara Radin Inten II ini,” tuturnya.
Bandara Radin Inten II saat ini diketahui melayani total 34 penerbangan reguler dengan rata-rata okupansi penumpang kurang lebih 7.500 per hari. Bandara ini juga dapat melayani operasional pesawat sejenis Boeing 737 dan memiliki gedung parkir khusus empat lantai seluas yang dapat menampung ratusan kendaraan.
Dalam peninjauan ini, Kepala Negara sekaligus melakukan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian terminal baru Bandar Udara Internasional Radin Inten II dan peresmian terminal baru Bandar Udara Silampari.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo.