JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengajak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hadapi tantangan bangsa. Hal ini dikatakan saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (26/02/2019).
Menurut Tjahjo, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di era sekarang adalah berkaitan dengan papan, yaitu perumahan yang layak, sehat serta memiliki sanitasi yang dapat memenuhi kesehatan warganya.
“Tantangan sekarang ini, kalau dulu selalu ada jargon-jargon Pemerintah khususnya sandang papan dan pangan, mungkin sekarang urusan sandang sudah selesai, tapi ada dua hal yang masih belum selesai, yaitu masalah yang berkaitan dengan papan perumahan yang layak perumahan yang sehat, perumahan yang mempunyai sanitasi secara hukum yang bisa memenuhi kesehatan banyak warga masyarakat. Banyak dari kita dari kalangan PNS, para buruh, keluarga petani, nelayan, belum mempunyai rumah yang layak yang setidaknya rumah yang sehat, rumah yang mempunyai air bersih, rumah yang mempunyai penerangan,”kata Tjahjo.
Tak hanya itu, masalah ketersediaan pangan juga masih menjadi fokus yang harus diatasi bersama terutama dengan melalui sinergi PKK.
“Masalah pangan, angka inflasi kita juga bisa disebabkan karena harga-harga khususnya bawang merah, bawang putih, kemudian jagung, beras, ayam, telur ayam, daging sapi. Saya kira dengan program PKK rumah sehat, setidaknya bias menggerakkan masyarakat untuk bisa kita berswasembada pangan yang ada,”terang Tjahjo
Tjahjo juga berharap PKK mampu menjadi motor dan pelopor untuk menghadapi berbagai masalah kesehatan di lingkungan keluarga, seperti stunting dan tingginya angka kematian ibu dan bayi.
“Tantangan yg dihadapi bangsa ini setelah 73 tahun kita merdeka yang masih belum selesai salah satunya adalah masalah masih adanya ketimpangan sosial, stunting dari tahun ke tahun khususnya di Kemenkes di bawah koordinasi ibu Menko PMK terus menurun angka stunting ini, mudah-mudahan ke depan ini angka stunting bisa ditekan semaksimal mungkin dengan gerak nasional, apalagi diplopori oleh Ibu Negara dengan PKK. Kemudian yang berkaitan dengan angka kematian ibu hamil termasuk gizi anak itu juga masih tinggi di negara kita disamping masih ada penyakit malaria, TBC, dan lain sebagainya,” kata Tjahjo.
Tjahjo juga mengatakan, gerakan PKK sebagai mitra Pemerintah yang dituntut berperan aktif dalam mendukung capaian program hukum dan prioritas kegiatan pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota. PKK juga harus selalu berpegang berpedoman pada program kerja kepala daerah dalam rangka menjabarkan program-program dengan sinergi antara dinas instansi terkait dan menggerakkan masyarakat termasuk Ormas. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat dan kesehatan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan nasional dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud dalam penyelenggaraan negara yang maju dan semakin demokratis.