Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah lebih berkontribusi bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat pedesaan.
“BPR milik Pemda ke depan secara profesional harus persiapkan diri sebagai lembaga perbankan yang paham dan tahu memberikan perhatian kontribusi kepada masyarakat di daerah pedesaan,” kata Tjahjo di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019). Hal tersebut disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (Perbamida).
Tjahjo juga sebelumnya menyambut baik dan mengapresiasi forum pertemuan tersebut, hal ini sangat penting dan strategis mengingat di tengah persaingan global ini dimana trend yang berkaitan dengan digital, maupun otomasi serta pertukaran data terkini dan teknologi ini bisa saling terkait yang bisa didukung diera digital ini.
“ Pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi atas kerja keras kita bersama dalam menghadapi krisis keuangan global, kita yang diawali 11 tahun yang lalu tentunya dimana penguatan-penguatan dari sisi moneter, sisi fiscal, sisi politik, kemudian diawali pertarungan yang begitu keras asya ikut serta, yaitu dengan berdirinya OJK.”, ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa perlu waktu yang hampir 10 tahun lebih menyamakan persepsi antara OJK dengan Bank Indonesia. Dan implikasinya tentu dirasakan oleh seluruh pihak termasuk Perbamida.
Tjahjo juga berharap bahwa BPR milik Pemda juga merupakan wujud dari program Nawacita Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla, di mana membangun negara dari pinggiran dan BPR milik Pemda denga keunikan dan kedekatannya dengan masyarakat dengan UMKM yang ada harus bisa menjadi yang terdepan memberikan penguataan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan khususnya Pemda yang ada.
“ Tantangan terbesar yang dihadapi oleh BPR yang perlu diantisipasi antara lain aspek permodalan, aspek likuiditas teknologi dan sistem informasi perbankan, ketersediaan pengurus yang mengerti bisnis Perbankan dan menguasai filosofi hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah, dan pola pengembangan UMKM, mampu melayani Pemda dan juga ASN di bidang perbankan, serta menggalang penguatan bersama antar BPR milik Pemda”, terang Tjahjo.
Di akhir sambutannya Mendagri mengutarakan bahwa Pemda harus melakukan pembinaan secara rutin dan berkala terhdap BUMD, khususnya BPR milik Pemda sebagai aset dan investasi Pemda yang ada. Pemda juga harus menyiapkan pengurus BPR milik Pemda dalam rangka menyiapkan manajemennya, kemudian Pemda dan BPR milik Pemda bersama-sama harus meningkatkan kapasitas SDMnya.
“ Pemda dan BPR milik Pemda mempersiapkan diri untuk terus berinovasi dengan berbagai hal yang menyangkut prinsip-prinsip bisnis menerapkan keuangan menjadi penyalur kredit usaha rakyat, dana desa, transaksi non tunai, pemegang kas desa dan teknologi e-banking menyongsong di era 4.0”, pungkas Tjahjo.