Terkini AgrariaDana Desa Ubah Status 222 Desa Tertinggal di Sultra jadi Berkembang

Dana Desa Ubah Status 222 Desa Tertinggal di Sultra jadi Berkembang

KENDARI – Program dana desa berhasil mengubah status 222 desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi desa berkembang selama periode 2015-2017.

“Penggunaan dana desa di Sulawesi Tenggara dalam empat tahun ini sangat baik. Bahkan di Sulawesi Tenggara sudah terbangun ribuan kilometer jalan desa. Belum sarana air bersih, Polindes, PAUD. Kita lihat hasilnya, di Sulawesi Tenggara jumlah desa tertinggal berkurang cukup banyak. Desa berkembang baru juga cukup banyak,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daera Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo pada Sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Kendari, Jumat (22/2).

Eko mengatakan, dalam empat tahun terakhir dana desa telah melakukan pembangunan infrastruktur dan sarana sosial dasar desa secara masif. Pembangunan tersebut, lanjutnya, telah memberikan pengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat perdesaan.

“Kita lihat terjadi penurunan kemiskinan yang sangat besar di Indonesia. Untuk pertama kalinya angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi single digit yakni 9,66 persen di akhir tahun 2018. Dan kemiskinan di desa turunnya jauh lebih besar dari penurunan kemiskinan di kota,” ujarnya.

Baca juga  Mendes Eko Ungkap Cara Kurangi Kemiskinan di SDGs 2019

Untuk dana desa tahun 2019 menurutnya, akan memprioritaskan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, ia meminta desa memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, BUMDes akan sangat membantu desa menjadi mandiri secara ekonomi.

“Kita sudah banyak kerjasama dengan BUMN dan swasta terkait BUMDes. Sudah lebih dari 40 ribu BUMDes yang terbentuk. Dan sudah banyak yang mendapatkan penghasilan lebih dari Rp1 Miliar per tahun. Kalau sudah bisa menghasilkan pendapatan hingga miliaran, dana desa hanya akan menjadi stimulan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, Tasman Taewa mengungkapkan, dana desa sejak tahun 2015-2018 di Sulawesi Tenggara berjumlah Rp4,5 Triliun. Anggaran tersebut telah membangun sepanjang 1,2 juta meter jalan desa, 1,5 ribu meter jembatan, 51 unit pasar desa, dan ragam infrastruktur desa lainnya.

Baca juga  Perlu Creative Regulation untuk Lakukan Peremajaan Perkotaan

“Sejak ada dana desa, sudah ada kemajuan dan nampak dirasakan oleh seluruh desa. Seluruh pendamping desa telah bekerja maksimal dalam mengawal pemanfaatan dana desa, sehingga bisa dikelola secara benar dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Menurutnya, dana desa telah memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan desa. Ia mencatat, dalam periode 2015-2017 desa sangat tertinggal di Sulawesi Tenggara berkurang dari 228 menjadi 160 desa. Tak hanya itu, desa berkembang juga bertambah 222 desa. Dari 209 desa berkembang menjadi 431 desa berkembang.

“Dari seluruh jumlah dana desa yang diterima, dengan kerjasama seluruh masyarakat, perangkat desa, dan pendamping desa, dana desa telah terbukti meningkatkan pembangunan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...