Terkini AgrariaDua Tahun Berturut, Kemendes PDTT Sajikan Laporan Keuangan Standar Terbaik

Dua Tahun Berturut, Kemendes PDTT Sajikan Laporan Keuangan Standar Terbaik

JAKARTA – Dalam dua tahun terakhir, secara berturut-turut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan karena mampu menyajikan laporan keuangan dengan standar terbaik di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Sekretariat Jenderal Kemendes PDTT di Jakarta, Kamis (31/1). Menurutnya, Kemendes PDTT adalah salah satu kementerian yang paling cepat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

“Alhamdulillah dengan komitmen dan kerja keras kita (pegawai Kemendes PDTT), penyerapan kita meningkat tajam dari 69 persen pada tahun 2015 menjadi 94 persen pada 2018,” ungkapnya.

Tak hanya penyerapan, Menteri Eko juga mengatakan bahwa Kemendes PDTT dalam dua tahun terakhir berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Padahal sebelumnya, Kemendes PDTT mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan nyaris disclaimer.

Baca juga  Dengar Aspirasi Masyarakat, Ditjen PKTrans dan Komisi V DPR Kunjungi Kawasan Transmigrasi

“Tata kelola arsip kita naik dari rangking 82 menjadi rangking 6. Layanan publik meningkat dari nilai 54 menjadi 96, atau naik dari rangking 70 sekian menjadi rangking 4 pada tahun 2018. Dua tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK. Ini tidak lepas dari kerja keras, konsisten, dan komitmen dari seluruh pegawai Kementerian Desa,” ungkapnya.

Menteri Eko mengatakan, Kemendes PDTT memiliki tugas besar dalam mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. Menurutnya, isu kemiskinan dan kesenjangan penting diperhatikan, untuk meminimalisir timbulnya permasalahan sosial dan politik.

“Kekuatan ekonomi Indonesia saat ini berasa pada nomor 15 dunia. Tapi tahun 2014 itu masih 27 juta masyarakat yang miskin, lebih dari 20 ribu desa masih tertinggal, dan 37,2 anak mengalami stunting. Presiden selalu mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang tidak dibarengi pengurangan kemiskinan, kesenjangan, akan menimbulkan masalah sosial, politik, yang akhirnya tidak bisa membangun,” terangnya.

Baca juga  Kunjungan Kerja ke Bali, Kepala BNPB Tinjau Kesiapan Hotel Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Di sisi lain menurutnya, untuk meningkatkan kualitas kerja, Kemendes PDTT dalam dua tahun terakhir rutin melakukan pelatihan peningkatan kapasitas manajemen terhadap pegawai. Pelatihan tersebut meliputi manajamen, kepemimpinan, accounting, dan marketing.

“Akunting penting, supaya adimistrasi tidak berantakan. Marketing juga penting. Karen kalau produknya bagusnya kayak apa, nggak akan laku kalau tidak bisa me-market-kan,” ujarnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...