Usai melaksanakan salat Jumat, Presiden Joko Widodo menyerahkan 115 sertifikat wakaf untuk masjid, musala, dan tempat pendidikan. Acara penyerahan dilakukan di Pondok Pesantren Al-Ittihad, Kabupaten Cianjur, Jumat, 8 Februari 2019.
Dalam sambutannya, Presiden kembali menyampaikan alasan percepatan penerbitan sertifikat ini, yaitu banyaknya konflik dan sengketa lahan di setiap daerah.
“Dulu-dulunya enggak ada masalah tapi sekarang bisa terjadi masalah karena juga masjidnya, musalanya, pondoknya, belum pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat,” kata Presiden.
Presiden lalu memberikan contoh sengketa yang menimpa salah satu masjid di Jakarta. Masjid besar yang sudah berdiri bertahun-tahun ini pada awalnya tidak ada masalah.
“Begitu tanah di situ harganya Rp120 juta per meter, nah ini ahli waris mempermasalahkan,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Presiden langsung memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan secepat-cepatnya urusan sertifikat yang berkaitan dengan masjid, musala, madrasah, dan tempat pendidikan.
“Kita ini terus membagikan, enggak tahu sudah berapa puluh ribu yang kita bagikan dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote terutama untuk masjid, musala, madrasah, dan tempat-tempat pendidikan Islam,” ungkapnya.
Menurutnya, ada sekitar 800 ribu masjid, musala, dan madrasah yang tersebar di seluruh Tanah Air. Dari jumlah tersebut, lanjut Presiden, sekitar 70-80 persen belum memiliki sertifikat.
“Inilah tugas Kantor BPN untuk menyelesaikan,” tegasnya.
Presiden berharap dengan dipercepatnya penerbitan sertifikat ini, konflik dan sengketa lahan bisa dikurangi dan bahkan tidak akan ada lagi di kemudian hari.
“Perkiraan Menteri (ATR/Kepala BPN) kemarin menyampaikan kepada saya, Pak insyaallah seluruh sertifikat di seluruh Tanah Air ini akan selesai tahun 2025. Enggak usah nunggu 160 tahun. 2025 akan diselesaikan oleh kantor-kantor BPN di seluruh Tanah Air,” tandasnya