Terkini AgrariaPresiden Apresiasi Deklarasi Antihoaks oleh Muslimat NU

Presiden Apresiasi Deklarasi Antihoaks oleh Muslimat NU

Presiden Joko Widodo mengapresiasi deklarasi antihoaks, antifitnah, dan antigibah yang dilakukan oleh Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Deklarasi tersebut dilakukan pada acara Silaturahmi Presiden dengan Muslimat NU dan Para Ulama di Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur, Jumat, 8 Februari 2019.

“Saya sangat menghargai sekali, Bu Khofifah, deklarasi-deklarasi oleh Muslimat NU di mana-mana supaya kita tidak didera oleh perpecahan dan konflik. Kalau sudah perang, sudah konflik, menyembuhkannya dan mengembalikannya sangat sulit,” kata Presiden.

Menurut Presiden, negara Indonesia dianugerahi Allah berbeda-beda, mulai dari suku, agama, adat, tradisi, hingga bahasa daerah. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya merawat dan menjaga persatuan, kerukunan, dan persaudaraan bangsa.

“Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa besar. Berbeda-beda dan jumlahnya banyak sekali. Penduduk kita sekarang jumlahnya sudah 260 juta. Kita memiliki 714 suku,” ungkapnya.

Baca juga  Presiden Jokowi Lantik Andika Perkasa sebagai KSAD

Presiden kemudian memberikan contoh negara Afghanistan, sebuah negara kaya di Timur Tengah yang hancur karena konflik dua suku yang berkepanjangan. Kepada para hadirin, Presiden menceritakan pengalamannya bertemu dengan Presiden Ashraf Ghani dan Ibu Rula Ghani.

“Ibu Rula Ghani menyampaikan yang paling rugi hanya dua, satu, wanita, yang kedua anak-anak. Tidak bisa ke mana-mana. Beliau menyampaikan sekarang saya bisa naik sepeda saja sudah saya syukuri alhamdulillah. Inilah pengalaman, pelajaran yang bisa kita ambil. Negara yang dulunya aman tenteram kemudian perang karena konflik dua suku,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, menurut Presiden, deklarasi tadi penting untuk mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa bahwa kita bersaudara. Kepala Negara tidak ingin jika gara-gara pesta politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (pilpres) justru membuat masyarakat tidak saling sapa.

Baca juga  Raker Bersama Pansus DPR RI, Menteri Nusron Targetkan Kebijakan Satu Peta Rampung Lebih Cepat

“Lupa kita ini saudara. Ukhuwah kita harus kita pererat terus, kita jaga, kita rawat. Kok urusan pilihan politik menjadi seperti itu. Karena apa? Di sini ngompori, di sini ngompori, kemudian muncul di tengah-tengah fitnah dan hoaks sehingga antarteman, antartetangga, antarkampung tidak saling bicara,” tuturnya.

Menurut Kepala Negara, memilih pemimpin dalam kontestasi politik itu mudah. Masyarakat tinggal melihat pengalaman, prestasi, program kerja, dan ide serta gagasan yang ditawarkannya.

“Jangan dengerin yang namanya fitnah-fitnah, isu-isu yang berkembang. Kalau sudah menjelang, ini kan dua bulan lagi ini bulan politik ini, isinya pasti simpang siur ke mana-mana,” tandasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...