Terkini AgrariaJembatan Antardesa Muara Gembong Perlancar Akses dan Produksi Udang

Jembatan Antardesa Muara Gembong Perlancar Akses dan Produksi Udang

Pada 1 November 2017, Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada para petani dan petambak. Salah satunya adalah Kelompok Tani Mina Bakti yang mendapatkan SK IPHPS dengan luas 80,9 hektare dan dibagi kepada 38 kepala keluarga (KK) untuk mengelola tambak di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

Selain menyerahkan SK IPHPS, saat itu Presiden Jokowi juga berkesempatan menebar benih udang Vaname di tambak tersebut. Namun, Kepala Negara terpaksa harus menggunakan sepeda motor trail karena akses menuju tambak harus melewati jembatan gantung yang hanya dapat dilalui oleh satu sepeda motor.

Melihat kondisi tersebut, saat itu juga Presiden Jokowi langsung menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk membangun jembatan yang lebih layak dan lebih bermanfaat.

Kini, kurang dari 1,5 tahun, tepatnya saat Presiden akan menghadiri panen raya udang di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, pada Rabu, 30 Januari 2019, jembatan sepanjang 82 meter dengan lebar 5 meter telah membentang di atas Sungai Citarum.

Baca juga  Sekjen: Perempuan Berperan Penting untuk Kesejahteraan Masyarakat

Jembatan yang menghubungkan Desa Pantai Mekar dan Desa Pantai Bahagia tersebut dibangun untuk memudahkan akses dan proses produksi. Keberadaannya pun tak jauh dari jembatan gantung yang sebelumnya.

Dalam keterangannya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut sudah menjadi suatu keharusan. Apalagi terdapat potensi produksi udang yang sangat melimpah namun membutuhkan infrastruktur berupa jembatan untuk memudahkan proses produksi hingga pemasaran.

“Jangan sampai di sana ada produksi udang yang sangat melimpah seperti itu tapi mobil enggak bisa masuk. Ini yang sering, infrastruktur tidak siap padahal produksi siap sehingga menyebabkan produk ini menjadi mahal karena aksesnya enggak ada, harus mutar-mutar ke mana-mana. Itu yang kita perbaiki,” ujar Presiden.

Bahkan, saat ini manfaat dari keberadaan jembatan tersebut tidak hanya dirasakan oleh para petambak, namun juga masyarakat sekitar yang tidak perlu lagi mengantre untuk melintasi jembatan seperti ketika hanya ada jembatan gantung.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...