Terkini AgrariaPresiden Serahkan 253 Sertifikat Wakaf di Ngawi

Presiden Serahkan 253 Sertifikat Wakaf di Ngawi

Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 253 sertifikat bagi tanah wakaf yang ada di Provinsi Jawa Timur. Acara penyerahan dilangsungkan seusai Presiden salat Jumat di Masjid Agung Baiturrahman, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, pada Jumat, 1 Februari 2019.

“Hari ini telah dibagikan 253 sertifikat tanah wakaf dari 7.700 yang telah diberikan di Provinsi Jawa Timur. Ini juga sudah kita berikan di provinsi-provinsi yang lain,” ujar Presiden mengawali sambutannya.

Pada kesempatan ini Presiden secara simbolis memberikan sertifikat wakaf kepada 12 orang penerima yang berasal dari Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Kediri, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Jombang.

Sengketa lahan yang kerap terjadi di masyarakat, menurut Kepala Negara, merupakan salah satu alasan mengapa pembagian sertifikat untuk masjid, musala, tempat pendidikan, dan pondok pesantren ini terus dipercepat oleh pemerintah. Berdasarkan pengalamannya setiap berkunjung ke daerah, Presiden mengaku sering mendengar keluhan terkait hal ini.

Baca juga  Humas Pegang Peran Penting dalam Keberhasilan Berkomunikasi

“Tanah wakaf juga banyak yang menjadi sengketa, saya berikan contoh saja satu, ada di Jakarta. Sudah dibangun masjid besar, tempatnya strategis di tengah kota. Dulunya tidak ada masalah. Tapi begitu tanah di situ sekarang harganya sudah Rp120 juta per meter, baru ada masalah. Oleh ahli waris dituntut,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dengan dipercepatnya penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah ini, Presiden berharap sengketa-sengketa lahan bisa dikurangi dan bahkan dihilangkan.

Presiden juga mengapresiasi kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menurutnya bekerja dengan sangat cepat. Bukan hanya untuk sertifikat wakaf, tetapi juga untuk penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat.

“Pak Menteri BPN dengan Kanwil BPN dan kantor BPN kerjanya cepat sekali sekarang ini. Begitu diperintah langsung, hampir di setiap provinsi. Karena saya beri target. Kerja itu harus diberi target jumlah,” ucap Presiden.

Baca juga  Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Ajak Masyarakat untuk Saksikan Karnaval Kemerdekaan HUT ke-80 RI

Untuk diketahui, pada tahun 2017 pemerintah telah membagikan 5,1 juta lembar sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Sementara untuk tahun 2018 telah diselesaikan 9,4 juta sertifikat.

“Tahun ini target kita 9 juta tapi insyaallah akan melebihi 10 juta,” tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden saat penyerahan sertifikat wakaf, antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...