Jakarta – Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI Muhammad Syarif Bando mengapresiasi penandatanganan kesepakatan MoU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diharapkan penandatanganan akan berdampak kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk lebih memperhatikan perpustakaan. Hal itu disampaikan dalam acara penandatanganan Mou Perpusnas bersama Kemendagri, kamis (31/1/2019).
Hal tersebut, sebagai bagian dengan Komitmen Presiden Joko Widodo menyetujui perpustakaan sebagai urusan wajib dan mendasar pada semua level di provinsi dan kabupaten/kota. Syarif menyebutkan Perpusnas telah berkoordinasi dengan 4 (empat) Kementerian, yaitu Kemendikbud untuk perpustakaan sekolah, Kemenristekdikti untuk perpustakaan perguruan tinggi, Kementerian Desa untuk perpustakaan desa, dan Kemendagri sebagai poros pemerintahan provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengembangkan perpustakaan daerah, serta seluruh Kementerian/Lembaga diwajibkan membentuk perpustakaan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
Bak gayung bersambut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo turut menyampaikan dukungan penuh dan kesediannya dari jajarannya untuk berkoordinasi terkait pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan Kemendagri khususnya IPDN dan perpustakaan daerah.
“Kemendagri akan turut mengembangkan sumber daya perpustakaan Kementerian Dalam Negeri, kemudian pemanfaatan dan pengembanganan sumber daya perpustakaan di IPDN khususnya. Kemudian pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perpustakaan daerah sampai di tingkat desa. Ke depan secara rutin adanya pertukaran data dan informasi kelembagaan perpustakaan di daerah dalam upaya meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku”, Jelas Tjahjo
Lebih lanjut, sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo membangun dan memprioritaskan perpustakaan, Syarif berharap Mendagri Tjahjo Kumolo dapat memberikan himbauan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengembangkan perpustakaan, serta meminta adanya peningkatan eselonisasi perpustakaan di tubuh Kemendagri.
Syarif mengharapkan nantinya akan ada alokasi dana khusus untuk pengembangan perpustakaan daerah, “Kami Perpusnas masih mengupayakan adanya dana dekonsentrasi dan juga dana Dana Alokasi Khusus (DAK) di setiap kabupaten/kota. Kami berharap setelah MoU, pada kesempatan dimana saja Bapak Mendagri bisa mengintruksikan dan selalu mengingat perpustakaan”.
Tercatat, Perpusnas sudah memiliki 600 ribu koleksi yang terdiri dari 40 ribu judul yang bisa diakses melalui Hand Phone (HP), tanpa menjadi anggota perpustakaan nasional, dan tersedia 2 miliar artikel yang terkoneksi lebih dari 1000 perpustakaan untuk anggota perpustakaan.
Selain pengembangan perpusatakaan daerah. Nantinya, artikel perpusnas akan bisa diakses oleh Praja IPDN melalui pegembangan perpustakaan IPDN di 8 (delapan) Kampus Regional IPDN