Terkini AgrariaMendagri Tegaskan Netralitas Satpol PP pada Pemilu 2019

Mendagri Tegaskan Netralitas Satpol PP pada Pemilu 2019

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta kepada jajaran Satpol PP yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas dalam Pemilu Serentak 2019.

Hal tersebut ditegaskan Mendagri Tjahjo Kumolo saat menutup Acara Rakornas Satpol PP dan Satlinmas dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas untuk Mendukung Pemilu Serentak 2019, di Hotel Mercure Ancol, rabu (30/1).

Menurut Mendagri jajaran Satpol PP wajib menyukseskan Pemilu 2019, namun tidak boleh ikut kampanye ataupun mengikuti kegiatan mendukung salah satu pasangan calon presiden/wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“ASN harus netral termasuk jajaran Satpol PP melaksanakan perintah Bapak Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota secara tegak lurus dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di daerah. Perhelatan Pemilu 2019 adalah pesta demokrasi dan pendidikan politik bangsa, mari kita sukseskan bersama dengan menjalankan tugasnya mengamankan Pemilu di daerahnya masing-masing dengan tetap berpegang teguh menjaga netralitas,” ujarnya.

Baca juga  Kemendagri Dorong Peningkatan Kapasitas dan Peran Staf Ahli

Pemerintah dan pemerintah daerah serta kesiapsiagaan dari aparat keamanan, termasuk jajaran Satpol PP mengantisipasi berbagai macam potensi kerawanan Pemilu. Adapun kerawanan yang perlu diwaspadai dalam menghadapi Pemilu 2019 antara lain terkait keamanan, netralitas ASN, isu SARA dan politik uang.

” Salah satu kerawanan yang perlu diantisipasi, terkait Netralitas ASN, yakni dalam bentuk keberpihakan, intervensi dan intimidasi. Salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN adalah “netralitas”, artinya setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk”, tegas Tjahjo

Tahapan Pemilu menjadi sangat penting bagi kita semua, terutama bagi jajaran Satpol PP dan Satlinmas di daerah, karena biasanya potensi gangguan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat akan meningkat secara signifikan. Untuk menyikapi situasi dan kondisi yang mungkin terjadi tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, aparat Satpol PP dan Satlinmas di daerah harus dapat menyiapkan diri sejak dini.

Baca juga  Kemendagri Dorong Inovasi Pengelolaan dan Informasi Publik Pemda

” Mari kawal Pemilu Serentak 2019, jaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban di daerahnya masing-masing. Dan jangan lupa lawan racun demokrasi, yaitu politik uang, ujaran kebencian, fitnah berita bohong, hoax, politisasi Sara”, pungkasnya.

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...