Terkini AgrariaAkhir penantian Masjid di Bekasi yang Belum Bersertipikat

Akhir penantian Masjid di Bekasi yang Belum Bersertipikat

Salah seorang Nadzir atas tanah wakaf di Kecamatan Sukamaja, Kota Bekasi bernama Ahmad Soleh (57) menceritakan bahwa pada tahun 1986 ada warga di lingkungannya mewakafkan sebidang tanah yang digunakan untuk Masjid. Namun demikian, sejak diberikan tanah tersebut Ia selaku Nadzir mengaku tidak mengetahui bagaimana caranya untuk menyertipikatkan tanah wakaf ini.

Sampai akhirnya pada tahun 2018 ia menemui petugas dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang sedang melaksanakan sosialisasi mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahannya. “Alhamdulilah dengan adanya program PTSL kami menjadi tahu bagaimana caranya membuat sertipikat tanah wakaf, ternyata membuatnya mudah sekali. Sekarang setelah 33 tahun, akhirnya saya pegang juga sertipikat tanah wakaf ini,” imbuh Ahmad Soleh.

Ahmad Soleh sangat berbahagia sekali dapat memperoleh sertipikat ini. Dengan adanya sertipikat ini, ia dan warganya menjadi tenang dalam beribadah, tidak ada kekhawatiran lagi. “Karena jujur Pak semakin hari tanah di wilayah kami itu harganya terus naik, kami khawatir jika tidak segera memperoleh sertipikat, di kemudian hari bisa terjadi sengketa,” ujarnya.

Baca juga  Pengembangan SDM ASN Pemerintahan Dalam Negeri Yang Responsif, Adaptif Dan Antisipatif

Hal senada juga diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutannya pada acara penyerahan sertipikat tanah wakaf sebanyak 204 sertipikat di Masjid Agung Al-Barkah, Jumat (25/1).

Presiden mengungkapkan bahwa banyak sekali sengketa tanah wakaf padahal sudah didirikan masjid. Ia mencontohkan satu masjid di Jakarta yang berada di tengah kota, di mana sudah berdiri megah kemudian disengketakan oleh ahli warisnya. “Dulunya mungkin surat tanah belum lengkap, sekarang sudah Rp 120.000.000/m2, mulai ramai karena harga tanah sudah sangat mahal padahal sertipikat belum ada,” ungkap Presiden.

Oleh sebab itu, lanjut Presiden mengapa Sertipikat Tanah wakaf ini kita berikan sebanyak-banyaknya, agar tempat peribadatan ini memiliki kepastian hukum dan sengketa sudah tidak ada lagi. “Saya ucapkan terima kasih kepada BPN yang sudah bekerja keras pagi, siang, malam untuk menyelesaikan ini,” pungkas Presiden.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...