Agraria.today | Pidie Jaya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera mengharapkan kebijaksanaan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait persoalan tumpukan kayu yang masih berserakan akibat banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Pidie Jaya. Ia menilai, kayu-kayu tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Kita lihat tumpukan kayu yang tadi jauh lebih banyak. Sekarang masih ada. Persoalannya, ini mau diapakan kayu-kayu ini. Ada kayu-kayu gelondongan, yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk perumahan, ataupun untuk jembatan, atau yang lain-lain lah, untuk masyarakat jadikan papan,” katanya saat mengamati tumpukan kayu dari tepi sungai di wilayah Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (21/2/2026).
Selain kayu gelondongan, Tito juga menyoroti keberadaan serpihan kayu berukuran kecil yang tidak memungkinkan untuk dijadikan papan. Ia mempertanyakan alternatif penanganan material tersebut. Berdasarkan pengalaman di Sumatera Utara, gubernur setempat pernah menyarankan agar serpihan kayu dimanfaatkan dengan cara dijual kepada industri batu bata yang membutuhkan kayu bakar dalam jumlah besar.
“Ada yang berminat, yaitu industri batu bata di sana, kan banyak. Itu untuk, apa namanya, kayu bakar. Dan itu uangnya dipakai, nanti dijual, dipakai untuk masukkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” tambahnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa terdapat pula pohon-pohon yang tercabut hingga ke akar. Kondisi tersebut belum tentu disebabkan oleh praktik illegal logging, melainkan dapat terjadi akibat derasnya debit air yang menggerus struktur tanah, baik berupa pasir maupun tanah lempung, seperti yang terjadi di Tapanuli Utara.
“Kalau di Gayo Lues, rata-rata pasir. Jadi mudah sekali terbawa sampai longsor, dan kemudian kayu-kayunya, pohon-pohonnya tercabut semua,” imbuhnya.
Karena itu, ia memohon arahan Menteri Kehutanan mengingat persoalan kayu di Aceh masih belum tuntas dan memerlukan keputusan yang komprehensif. Ia menegaskan bahwa pendataan kayu satu per satu di lapangan memiliki berbagai keterbatasan, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih efektif dan efisien.
“Mungkin Menteri Kehutanan, Pak Raja Antoni, perlu untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini bukan hanya di titik ini ya, Pak Raja Antoni juga sudah banyak membersihkan saya tahu,” terangnya.
Dalam peninjauan tersebut, Tito didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, serta Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri.