Terkini AgrariaRDP Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Sampaikan Penanganan Sengketa Capai...

RDP Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Sampaikan Penanganan Sengketa Capai 99,45%

AGRARIA.TODAY | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian progres kerja hingga triwulan III dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025). Salah satu yang ia sampaikan adalah data penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan hingga November 2025 yang sudah mencapai 99,45%.

“Untuk penanganan sengketa, perkara, dan konflik pertanahan itu, dari target 2.002, sudah terselesaikan sebanyak 1.991 kasus pertanahan atau 99,45% dengan proyeksi 100%,” ungkap Menteri Nusron di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.

Selain penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN juga memaparkan progres beberapa program strategis lainnya yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat. Program Akses Reforma Agraria telah memberdayakan 8.900 kepala keluarga (KK), yaitu setara 93,27% dari total target 9.542 KK. Sementara untuk program pendaftaran tanah ulayat, dari target 15 bidang, sudah terealisasi 17 bidang terdaftar atau 113,33%.

Baca juga  BPOM Keluarkan Edaran Cara Membuat Hand Sanitizer

“Kami berharap agar dapat melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025 dengan baik, dengan kekuatan, serta mendapat dukungan sekaligus pendampingan dari para Pimpinan dan semua Anggota Komisi II yang terhormat,” kata Menteri Nusron mengakhiri laporannya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang dalam kesempatan ini memimpin jalannya rapat, menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap program kerja kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN. “Kami Komisi II DPR RI senantiasa punya komitmen untuk terus mendukung penuh, apa yang mau dikerjakan oleh para mitra kerja kita, tanpa kecuali mendukung anggaran yang dibutuhkan,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam rapat ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Rapat juga dihadiri secara daring oleh satuan kerja daerah Kementerian ATR/BPN, baik Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. (GE/YZ)

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...