Tamu AgrariaFGD Golkar DKI, FIGUR IDEAL PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA

FGD Golkar DKI, FIGUR IDEAL PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA

AGRARIA.TODAY – Sudah menjadi perbincangan publik Jakarta sehubungan 16 Oktober 2022, Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akan menyelesaikan masa jabatannya dan akan digantikan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta.

Focus Group Discusion (FGD) bertema “Mencari Figur Ideal Penjabat Gubernur DKI Jakarta ” ini berlangsung di Kantor DPD Golkar DKI, dan dibuka Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.

Ahmed Zaki Iskandar Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta menyampaikan hal itu merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo namun terobosan Kemendagri ini membuktikan pemerintah pusat ingin mendengar aspirasi masyarakat melalui DPRD DKI Jakarta sebagai representatif masyarakat Jakarta. Perbincangan figur ideal penjabat (pj) gubernur DKI Jakarta didiskusikan melalui Focus Group Discussion (FGD) seri ketiga yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta secara tatap muka dan daring, Rabu 28 September 2022, mulai pukul 13.00 WIB.

Baca juga  Presiden Ngevlog Bareng Agnez Mo, Bicara Mimpi Generasi Muda

 

Sosok seperti apa yang  dibutuhkan untuk menjadi Pj. Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies – Riza nanti?

Bahtiar Dirjen Polpum Kemendagri

Penjabat Gubernur pengganti DKI Jakarta nantinya dihadapkan pada tanggung jawab besar memastikan harmonisasi, kondusifitas sosial politik dan meminimalisir polarisasi menghadapi “Kenduri Raya Demokrasi pemilu serentak 2024 sebagai pesta demokrasi yang menggembirakan” merupakan tantangan besar Jakarta sebagai barometer politik nasional.

Salah satu PR pj Gub DKI dapat menyelesaikan  UU DKI sebagai Daerah  Khusus Ekonomi, maka Pj harus mampu membangun komunikasi bersinergi dengan Kemendagri, DPR RI dan DPRD Jakarta untuk menyelesaikan UU Jakarta sebagai Daerah Khusus Ekonomi, dari 3 calon yang punya pengalaman legislasi UU dan biasa jadi tim penyusun UU adalah Bahtiar Dirjen Polpum Kemendagri.

Bahtiar merupakan sosok ideal yang dapat menyelesaikan hal–hal tersebut, dengan pengalaman-pengalaman sebagai Dirjen Politik dan PUM, membawahi direktur kewaspadaan nasional yang mumpuni merajut kebersamaan dengan Forkompinda, Komunitas Intelijen dan Penanganan Konflik,  Direktur Poldagri (Pelayanan Parpol), Direktur Ormas (pelayanan ormas dan NGO/Masyarakat Sipil), Direktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Direktur Ekososbud (FKUB dan kerukunan sosial) dan September 2020 lalu, Bahtiar ditunjuk Presiden RI Joko Widodo sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau,

Baca juga  Perspektif Bisnis Dan Ham Kasus Rempang Eco City

Hadir sebagai pembicara yaitu Pakar Otonomi Daerah Prof. Djoehermansyah Johan, anggota DPD RI dapil DKI Jakarta Prof. Sylviana Murni, Mantan Dirjen Otda Kemendagri Dr. Soni Sumarsono, Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Prof. Ryaas Rasyid, dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani dan dari unsur Ormas DKI  Jakarta.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Mendukung Presiden Prabowo Selamatkan Habitat Gajah Berbasis Lanskap Tesso Nilo dan Mencabut Izin PBPH

Agraria.today - Keputusan pemerintah mencabut izin-izin perusahaan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat hari (Selasa, 20/1) kemarin patut diapresiasi dan dimaknai sebagai upaya...

TATA KELOLA PEMBANGUNAN PAPUA: MELAMPAUI SEKADAR SAWIT

Agraria.today - Pembangunan Papua pada dasarnya adalah upaya mencari keseimbangan antara kesejahteraan, keberlanjutan ekologi, dan legitimasi sosial dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Tantangannya...

PAPUA, PEMBANGUNAN, DAN KEHATI-HATIAN NEGARAMenimbang ESG Sawit dan Hutan dalam Perspektif GRC

Agraria.today - Perdebatan mengenai pembangunan Papua kembali mengemuka, kali ini melalui isu kelapa sawit. Namun sesungguhnya yang sedang diuji bukanlah satu komoditas, melainkan cara...