Tamu AgrariaJalan Tol dan Pariwisata

Jalan Tol dan Pariwisata

Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi (Foto: Dok. Ist)

 

[et_pb_testimonial _builder_version=”3.13″ author=”Riza Falepi” job_title=”Walikota” company_name=”Payakumbuh” portrait_url=”https://www.agraria.today/wp-content/uploads/2018/11/Walikota-Payakumbuh-Riza-Falepi-400×400.jpg” background_color=”#a8cf45″ quote_icon_background_color=”#f5f5f5″ body_text_color=”#000000″]Saya rasa dengan konsep ini dan saya punya keyakinan sepanjang tidak ada permainan rente dan sejenisnya terhadap pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru, akan ada investor yang mau dan tertarik berinvestasi.[/et_pb_testimonial]

 

Baru-baru ini ketika berkunjung ke Sumatera Barat, Presiden RI meletakkan batu pertama pembangunan jalan tol dari Padang ke Pekanbaru. Selaku masyarakat kita tentu senang jika terwujud, karena jalan yang ada saat ini sudah tidak mampu menambah beban kendaraan yang ada. Sebab, jumlah kendaraan sudah sangat jauh bertambah dibandingkan dengan laju penambahan atau pelebaran jalan.

Disisi lain ini berkah, sebab secara kasat mata, saya berfikir seperti orang kebanyakan di Ranah Minang khususnya Payakumbuh, dengan adanya jalan tol tersebut, waktu tempuh ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) bisa 1 s.d 2 jam. Mungkin bagi warga di Kota Padang, hal ini tidak begitu terasa manfaatnya, tapi bagi warga Payakumbuh, Bukittinggi atau masyarakat di daerah sekitar pembangunan jalan Padang – Pekanbaru sangat bermanfaat.

Baca juga  Narasumber Seminar HUT PGRI, Wali Kota Riza Ajak Guru Bangun Karakter Anak Didik

Sebagaimana kita ketahui, terkait rencana pembangunan jalan tol ini, terjadi pro dan kontra di masyarakat kita. Ada yang setuju dan ada yang menolak. Bahkan sebagian ada yang memberi usulan lain berupa mengaktifkan kembali jalur kareta api.

Untuk yang menolak tentu sebaiknya menyertakan dengan solusi. Sebab bagaimanapun,  dari realitas yang ada, kita perlu solusi dari ketimpangan jalan dan volume kendaraan.

Apalagi dari sudut pandang pemerintahan, kita harus berfikir bagaimana memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Apalagi ditataran pemerintah pusat yang tengah gencar membangun infrastruktur ditengah keterbatasan dana APBN, tentu skala prioritas akan menjadi pertimbangan utama. Tidak mudah mengakses dana APBN untuk proyek infrastruktur besar seperti jalan tol. Kesempatan ini tentu tidak boleh disia-siakan.

Pertanyaan kemudian adalah, apa imbal balik atau nilai tambah perekonomin dari keberadaan jalan tol ini bagi kita di Sumatera Barat.

Baca juga  Terjawab sudah, dari 192 izin yang dicabut Menteri LHK ternyata hanya 15 izin yang benar-benar dicabut

Sebagai orang di pemerintahan Dalam posisi saya sebagai kepala Daerah, saya melihat tentu ada dampak ekonomi bagi kita. Salah satunya adalah dampak positif bagi perkembangan pariwisata Ranah Minang.

Sumatra Barat yang kurang memiliki kekayaan sumber daya alam tapi Minang memiliki potensi beragam kekayaan pariwisata nan rancak menjadi andalan.

Saya melihat, prinsip utama dalam  memajukan pariwisata khususnya meningkatkan kunjungan wisatawan ada dua hal. Pertama daya tarik wisata itu sendiri dan kedua aksestabilitas.

Kalau daya tarik wisata kita, kita di Sumbar sudah cukup bagus. Menjualnya tidaklah sulit. Akan tetapi kita punya problem dipoin kedua, yaitu aksestabilitas. Kebanyakan objek wisata strategis kita jauh dan lama dijangkau dari bandara.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

TATA KELOLA PEMBANGUNAN PAPUA: MELAMPAUI SEKADAR SAWIT

Agraria.today - Pembangunan Papua pada dasarnya adalah upaya mencari keseimbangan antara kesejahteraan, keberlanjutan ekologi, dan legitimasi sosial dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Tantangannya...

PAPUA, PEMBANGUNAN, DAN KEHATI-HATIAN NEGARAMenimbang ESG Sawit dan Hutan dalam Perspektif GRC

Agraria.today - Perdebatan mengenai pembangunan Papua kembali mengemuka, kali ini melalui isu kelapa sawit. Namun sesungguhnya yang sedang diuji bukanlah satu komoditas, melainkan cara...

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PERSIMPANGAN JALAN?

Agraria.today - UUD 1945 pasal 33 ayat 3, menyatakan bahwa : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan...