Tamu AgrariaMengukur Bahasa

Mengukur Bahasa

[et_pb_testimonial _builder_version=”3.13″ author=”Reza Falepi” job_title=”Walikota” company_name=”Payakumbuh” portrait_url=”https://www.agraria.today/wp-content/uploads/2018/11/Walikota-Payakumbuh-Riza-Falepi-400×400.jpg” background_color=”#a8cf45″ quote_icon_background_color=”#f5f5f5″ body_text_color=”#000000″]…harus kita maklumi saja karena di sana juga ada unsur kepentingan yang tentu kita tidak bisa memerintah…[/et_pb_testimonial]

 

Balaikota — Sebagai pejabat publik tentu kita punya etika berbicara di depan umum maupun ketika diwawancarai media. Ukuran berbicara kita tentu harus memenuhi syarat kesopanan dan kepantasan. Namun sering juga pejabat kelepasan bicara ketika yang ditanyakan adalah hal sensitif atau hal yang menyinggung perasaannya.

Namun kami biasanya kalau ditanya wartawan tentang hal yang sensitif lebih baik tidak membicarakannya atau kadang lebih baik diam, apalagi yang sifatnya memancing emosi kita. Belakangan seiring dengan makin dekatnya waktu Pilpres dan pemilihan legislatif, kadang ada saja gesekan dan kepentingan bermain. Biasanya kami juga berbicara lebih hati-hati atau dengan kata lain lebih terukur dan proporsional.

Wajar hal ini kami jaga karena sebagai kepala daerah tentu apa yang kami sampaikan bisa berdampak jauh dan kadang bisa menimbulkan efek berbagai hal termasuk keamanan, kondusifitas daerah dan juga bahkan bisa berdampak hukum.

Baca juga  Iman Brotoseno, Doni Monardo, dan Peristiwa Los Palos

Walaupun demikian pengalaman mengajarkan pada kami bahwa kalau tidak penting lebih baik diam dan bekerja sajalah dengan baik. Lebih baik tidak terlalu sering berbicara bahkan selfie yang tidak perlu ada baiknya dihindari juga. Namun yg sulit dihindari adalah apa yang kita ucapkan ditafsirkan berbeda oleh wartawan atau media dan biasanya melebihkan atau mengurangi makna dari apa yang kita ucapkan.

Seperti berita kemarin di media yang menyatakan saya kader militan PKS, rasanya saya hanya bicara bahwa saya masih kader PKS dan pernyataan ini saya buat sehubungan dengan adanya orang PKS yang keluar dari partai dan kemudian ada yang mengklarifikasi. sempat saya kaget tapi memang begitulah kadang yang terjadi.

Contoh lain pernyataan bahwa saya akan pecat pegawai PDAM yang berasal dari Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota kalau sumber air warga Payakumbuh yang berasal dari sana dimatikan. Padahal bahasa sesungguhnya dari saya bahwa saya akan meninjau ulang perjanjian kerjasama yang ada dengan Nagari Sungai Kamuyang termasuk hak Pemko Payakumbuh untuk tidak menerima pegawai PDAM yang berasal dari sumber air apabila tidak bisa menjamin pasokan air.

Baca juga  Berburu Plus-plus di Enggano

Walaupun berbagai tafsiran di media berbeda dengan sesungguhnya, tapi media harus kita maklumi saja karena di sana juga ada unsur kepentingan yang tentu kita tidak bisa memerintah editornya. Namun satu hal kita sebagai pembaca media harus lebih cerdas saja melihat dan membaca apa yg tersurat dan tersirat sehingga bisa mengambil kesimpulan dari apa yg disampaikan. Saya yakin orang awak lebih cerdas dalam urusan begini. (Riza Falepi)

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

TATA KELOLA PEMBANGUNAN PAPUA: MELAMPAUI SEKADAR SAWIT

Agraria.today - Pembangunan Papua pada dasarnya adalah upaya mencari keseimbangan antara kesejahteraan, keberlanjutan ekologi, dan legitimasi sosial dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Tantangannya...

PAPUA, PEMBANGUNAN, DAN KEHATI-HATIAN NEGARAMenimbang ESG Sawit dan Hutan dalam Perspektif GRC

Agraria.today - Perdebatan mengenai pembangunan Papua kembali mengemuka, kali ini melalui isu kelapa sawit. Namun sesungguhnya yang sedang diuji bukanlah satu komoditas, melainkan cara...

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PERSIMPANGAN JALAN?

Agraria.today - UUD 1945 pasal 33 ayat 3, menyatakan bahwa : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan...