Ragam AgrariaTuntas 100%, Palapa Ring Tengah Siap Uji Coba Operasi

Tuntas 100%, Palapa Ring Tengah Siap Uji Coba Operasi

Proyek Palapa Ring Tengah telah selesai tuntas 100 persen. Jaringan kabel serat optik sepanjang 2.995 kilometer melintasi 17 kabupaten dan kota, itu sudah selesai dibangun dan siap diuji coba sebelum mulai dioperasikan penuh.

Palapa Ring Tengah yang dibangun melintasi Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara itu terdiri atas kabel darat sepanjang 1.326,22 km kabel darat dan 1,787,06 km kabel laut. Proyek yang bernilai Rp1,38 triliun itu beroperasi itu memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps.

Titik lokasi yang dilalui Palapa Ring Tengah, merupakan jalur bebas gempa. Paket itu dikerjakan PT LEN Telekomunikasi Indonesia yang memulai kontrak pada tanggal 4 Maret 2016.

Berdasarkan data Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), hingga saat ini terdapat 23 perusahaan yang menyampaikan minat untuk melakukan uji coba.

Baca juga  KBRI Beijing memperkenalkan pelangi sepak

Palapa Ring merupakan bangunan tol informasi dalam bentuk serat optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Sebagai infrastruktur tulang punggung jaringan telekomunikasi broadband (pita lebar), Palapa Ring terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur. 

Sebelumnya, Palapa Ring Paket Barat sudah rampung 100% pada bulan Maret 2018. Adapun Palapa Ring Paket Timur, hingga bulan ini telah selesai 88,14%.

Selain menghubungkan seluruh Indonesia dalam jaringan telekomunikasi, pembangunan Palapa Ring ditujukan untuk mengikis gap layanan telekomunikasi antara di Pulau Jawa dengan daerah lain di Indonesia.

Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). Pembiayaan yang diterapkan dengan skema availability payment, memungkinkan pemerintah memulai pembayaran penggantian modal yang ditanamkan investor setelah proyek beroperasi.

Baca juga  Sri Mulyani Tantang Anak Muda Tumbuhkan 1000 Startup

Pemerintah menggunakan dana universal service obligation (USO) untuk operasional Palapa Ring.  Dana USO merupakan dana kontribusi perusahaan telekomunikasi dengan bobot 1,25% setiap kuartalnya.

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...