Ragam AgrariaIndia akan audit WhatsApp setelah kasus Pegasus

India akan audit WhatsApp setelah kasus Pegasus

Jakarta ((Feed)) – India berencana mengadakan audit untuk sistem keamanan platform WhatsApp setelah aplikasi berkirim pesan tersebut disusupi spyware di ribuan perangkat pengguna, termasuk di India.

Menteri Komunikasi India, Ravi Shankar Prasad, saat di parlemen menyatakan tim darurat Indian Computer Emergency Team (CERT-In) meminta WhatsApp untuk memberikan sejumlah informasi pada 9 November lalu, seperti dikutip dari Reuters, Jumat.

Permintaan tersebut juga berisi pemberitahuan tentang audit dan inspeksi untuk sistem keamanan di platform milik Facebook tersebut.

WhatsApp tidak berkomentar atas informasi ini.

Bulan lalu WhatsApp menuntut perusahaan Israel, NSO Group karena dugaan menjual perangkat lunak untuk memata-matai sekitar 1.400 pengguna mereka di empat benua.

Spyware Pegasus buatan NSO Group tersebut menargetkan diplomat, oposisi politik, jurnalis serta pejabat pemerintah dan militer. Korban yang berasal dari India dalam kasus Pegasus ini diperkirakan berjumlah 121.

Baca juga  Kasus korupsi di NTT didominasi pengadaan barang dan jasa

Korban di India, yang merupakan jurnalis dan pengacara, meminta pemerintah untuk mengumumkan kasus tersebut kepada publik.

India merupakan pengguna terbesar WhatsApp, berjumlah lebih dari 400 juta pengguna.

Menurut Prasad, mereka juga sudah meminta NSO Group untuk memberikan informasi mengenai spyware tersebut dan dampaknya terhadap pengguna India. NSO Group membantah tuduhan tersebut, menyatakan mereka menjual teknologi kepada pemerintah untuk memberantas terorisme.

Prasad menyatakan perwakilan WhatsApp, termasuk CEO Will Cathart, bertemu dengan pejabat kementerian pada Juli dan September lalu, namun, tidak membahas soal Pegasus.

Menurut Prasad, WhatsApp pada Mei lalu menginformasikan pada tim CERT mereka sudah mengidentifikasi dan mengatasi “kerentanan yang dapat disalahgunakan penyerang untuk memasukkan dan menjalankan kode di perangkat mobile“.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...