Ragam AgrariaHindari sanksi PSSI, Semen Padang ajak suporter jaga ketertiban

Hindari sanksi PSSI, Semen Padang ajak suporter jaga ketertiban

Denda itu sangat merugikan untuk tim kita

Padang ((Feed)) – Kesebelasan Semen Padang mengajak suporter mereka untuk menjaga ketertiban di Stadion Haji Agus Salim Kota Padang untuk menghindari sanksi yang diberikan Komdis PSSI jika terjadi kegaduhan dalam pertandingan.

Koordinator fans Semen Padang Hendratmo melalui keterangan persnya di Padang mengatakan di sidang terakhir Jumat (15/11) Komdis PSSI kembali menjatuhkan sanksi kepada Semen Padang FC berupa denda Rp45 juta akibat pelemparan botol pada saat laga melawan Persija Jakarta (Kamis, 7/11).

Ia menyebutkan hingga saat ini Semen Padang FC telah dikenakan sanksi dari Komisi Disiplin PSSI dengan total denda sebesar Rp340 juta karena kejadian selama di pertandingan yang di gelar di Stadion Haji Agus Salim.

Ia merinci denda Rp45 juta pelemparan botol saat laga melawan Madura United pada Minggu (20/10) kemudian denda sebesar Rp150 juta penyalaan flare dalam laga melawan PSIS Semarang pada Jumat (16/8). Setelah itu denda sebesar Rp100 juta atas penyalaan “flare” saat menjamu Persib Bandung pada Rabu (29/5).

Baca juga  Warung Pintar dan Tokopedia bersinergi dorong ritel tradisional

“Denda itu sangat merugikan untuk tim kita dan kami berharap seluruh suporter dan penonton dapat memahami regulasi dan aturan dari PSSI dan operator liga agar tidak lagi menerima sanksi dan denda,” katanya.

Suasana Stadion Haji Agus Salim saat Semen Padang menjamu Persipura Jayapura pada Kamis (24/10) ((Feed) / Mario Sofia Nasution)

Regulasi tentang perilaku suporter dan penonton tertuang dalam Kode Disiplin PSSI. Dalam pasal 70, secara khusus diatur tentang tanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton.

Pertama, tingkah laku buruk yang dilakukan oleh penonton merupakan pelanggaran disiplin berupa kekerasan kepada orang atau objek tertentu, penggunaan benda-benda yang mengandung api atau dapat mengakibatkan kebakaran seperti kembang api, petasan, bom asap, suar atau flare dan lainnya.

Kemudian penggunaan alat laser, pelemparan misil, menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau keagamaan/religius atau terkait isu politis dalam bentuk apapun dan menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyian yang menghina atau melecehkan atau memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksana.

Baca juga  Elton John: Aku butuh teleprompter untuk lagu pemakaman Puteri Diana

Selanjutnya tanggung jawab panpel pertandingan…

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...