Ragam AgrariaDirjen Aptika: Platform aduan ASN tidak berlebihan

Dirjen Aptika: Platform aduan ASN tidak berlebihan

Jakarta ((Feed)) – Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menilai platform Aduan ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak berlebihan, menyusul banyak komentar yang menyebut platform tersebut membatasi ekspresi dan kebebasan berpendapat.

“Di mana-mana pun, bukan cuma di Indonesia semua ASN itu harus comply, karena ASN itu disumpah, saya itu di sumpah untuk setia kepada negara, kepada Pancasila, kepada UUD, kalau ASN-nya tidak setia lagi ya enggak bisa,” ujar Semuel di Jakarta, Rabu.

Hal senada juga disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate ditemui usai peluncuran platform aduanasn.id, di Jakarta, Selasa (12/11).

Johnny mengatakan situs web yang menjadi tempat pengaduan tersebut berfungsi untuk mengingatkan kembali tugas ASN, sebagai garda terdepan pendukung utama jalannya pemerintah, sekaligus menangkal radikalisme.

Baca juga  BRAHMA KUMBARA dan MANTILI SAUR SEPUH NYAMAN DI HOTEL GRAN SENYIUR BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR

“Ini tempat pengaduan untuk kembali mengingatkan seluruh ASN kita bahwa mereka pejabat aparatur sipil negara Indonesia yang konsensus kebangsaannya itu Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Johnny.

Meski begitu, Johnny mengatakan, hadirnya platform tersebut tidak berarti sepenuhnya membungkam suara ASN.

“Mengkritik itu boleh. ASN mengkritik pekerjaannya sendiri juga boleh. Tetapi harus didasari dengan data-data yang tepat, yang akurat, bukan fitnah, bukan hoaks. Yang menyebar fitnah, yang menebar hoaks tidak dengan dasar yang kuat harus ditangani agar penggunaannya benar dan baik, jangan prejudice,” ujar Johnny.

“Ini untuk kebaikan negara, kebaikan ASN, karena kita meyakini ASN punya peran yang penting yang kuat, yang strategis sekali untuk gerak langkah kemajuan bansa dan pemerintah,” tambah dia.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...