Ragam AgrariaPejabat pemerintah jadi target peretasan WhatsApp

Pejabat pemerintah jadi target peretasan WhatsApp

Jakarta ((Feed)) – Sejumlah pejabat senior pemerintahan di beberapa negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat dilaporkan menjadi target peretasan melalui perangkat lunak yang disisipkan lewat aplikasi WhatsApp.

Reuters mengutip sumber tanpa nama yang terlibat investigasi internal WhatsApp melaporkan peretasan itu menargetkan pejabat pemerintah dan militer di sekitar 20 negara yang tersebar di lima benua.

Kebanyakan negara tersebut merupakan sekutu AS.

Sebelumnya, WhatsApp menuntut perusahaan teknologi Israel, NSO Group, karena diduga membuat dan menjual perangkat lunak yang mengeksploitasi kerentanan di server WhatsApp.

Perangkat lunak tersebut diduga membantu klien NSO Group meretas ponsel, sekitar 1.400 pengguna terdampak pada periode 29 April hingga 10 Mei 2019.

Korban peretasan berada di AS, Uni Emirat Arab, Bahrain, Meksiko, Pakistan dan India, menurut sumber anonim. Tapi, Reuters tidak bisa memverifikasi apakah pejabat pemerintah yang ditargetkan berasal dari negara tersebut.

Baca juga  Wali Kembali Release Single Religi Terbaru Berjudul “Pulang (Robbighfirlii)”

Sementara, beberapa orang dari India kepada publik menyatakan dugaan mereka menjadi target peretasan pada beberapa hari belakangan, termasuk di antaranya jurnalis, akademisi, pengacara, dan pembela komunitas Dalit India.

Jumlah korban yang diretas diperkirakan lebih banyak dari yang dilaporkan. Seorang pengacara hak asasi manusia di London, Inggris Raya, mengirimkan foto kepada Reuters tentang pihak yang berusaha meretas ponselnya pada 1 April.

Namun, belum jelas siapa yang menggunakan perangkat lunak dari NSO Group untuk meretas. Perusahaan itu menyatakan mereka menjual perangkat pengintai hanya kepada klien pemerintahan.

NSO dalam keterangan resmi menyatakan, “tidak bisa menyebutkan siapa klien mereka atau cara penggunaan teknologi” yang mereka buat. NSO Group pada pernyataan resmi sebelumnya membantah tuduhan dan menyatakan produk mereka hanya dibuat untuk membantu pemerintah untuk mengatasi teroris dan pelaku kriminal.

Baca juga  Bersih-bersih, Istri Gubernur Gorontalo ajak warga pungut sampah

Sebelum mengirim pemberitahuan kepada korban, WhatsApp memeriksa daftar target dari permintaan penegak hukum untuk informasi yang berkaitan dengan investigasi kriminal misalnya terorisme dan eksploitasi anak.

Tapi, WhatsApp menemukan tidak ada yang cocok.

WhatsApp sudah mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna yang terdampak beberapa hari yang lalu. WhatsApp menolak untuk memberitahukan identitas klien NSO Group dan siapa yang menentukan korban target.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...