Ragam AgrariaMataram diminta siapkan pra-desain penataan kawasan terdampak gempa

Mataram diminta siapkan pra-desain penataan kawasan terdampak gempa

Mataram ((Feed)) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, diminta segera menyiapkan pra-desain penataan kawasan terdampak secara masif gempa bumi 2018, sebagai dasar untuk mendapatkan bantuan dari Bank Dunia sekitar Rp14 miliar.

“Rencananya kita diberikan bantuan sebesar Rp14 miliar dari CSR Bank Dunia. Jumlah itu naik dari rencana sebelumnya Rp11 miliar,” kata Koordinator Kota Tanpa Kumuh (KotaKu) Kota Mataram Hartati di Mataram, Rabu.

Hartati yang ditemui di sela kegiatan latihloka KotaKu yang dihadiri perwakilan sekitar 10 kabupaten/kota se-Indonesia mengatakan, dengan kenaikan rencana bantuan itu, pemerintah kota diminta mencari data tambahan untuk kegiatan fasilitas umum.

Misalnya, fasilitas pendidikan dan kegiatan industri rumah tangga yang memberikan dampak terhadap pencemaran air seperti industri tahu, tempe dan ayam potong.

“Setelah itu, barulah kita diminta menyiapkan pradesain yang betul-betul bagus dan wah, sebab direncanakan pengerjaan fisik dimulai tahun 2020,” ujarnya.

Baca juga  Jelang musim hujan, DLH Yogyakarta intensifkan pemangkasan pohon

Lebih jauh Hartati mengatakan, dari hasil pendataan terdapat lima lingkungan yang akan menjadi sasaran penataan program kawasan pascabencana.

Lima lingkungan yang terindentifikasi terdampak masif gempa bumi Agustus 2018 adalah, Lingkungan Pengempel Indah dan Gontoran di Kelurahan Bertais, Lingkungan Tegal dan Jangkuk di Kelurahan Selagalas serta Lingkungan Kamasan di Kecamatan Selaparang.

Menurut dia, penataan kawasan terdampak gempa bumi itu dilakukan karena sejumlah infrastruktur di kawasan tersebut mengalami kerusakan. Infrastruktur yang rusak antara lain jalan, drainase, instalasi pengelolaan air limbah milik masyarakat, dan jamban.

“Tetapi sekarang kita diminta untuk melengkapi dengan fasilitas umum lainnya,” katanya lagi.

Sementara untuk penataan aspek penyediaan air bersih dan rumah kumuh sudah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melalui berbagai program bantuan pascagempa.

“Kami fokus mengintervensi penanganan aspek jalan dan sanitasi,” ujarnya.

Baca juga  Marquez merasa terbantu Rossi di kualifikasi GP Inggris

 

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...