Ragam AgrariaVietnam cabut izin film "Abominable" terkait peta Laut China Selatan

Vietnam cabut izin film "Abominable" terkait peta Laut China Selatan

Jakarta ((Feed)) – Vietnam telah mencabut izin film “Abominable” dari bioskop karena terdapat adegan yang menunjukkan sebuah peta yang menggambarkan wilayah sengketa di Laut China Selatan.

Adegan yang menyinggung ini menampilkan sebuah peta di mana wilayah China membentang hingga Laut China Selatan yang berbentuk U.

“Kami akan mencabut (lisensi rilis film),” ujar wakil menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Vietnam, Ta Quang Dong melalui surat kabar Thanh Nien, dilansir The Hollywood Reporter, Senin.

“Abominable” sendiri mulai tayang di bioskop Vietnam pada 4 Oktober.

China telah mengklaim wilayah yang kaya sumber daya alam itu sebagai miliknya sendiri, sementara negara-negara Asia Tenggara yang berada lebih dekat secara geografis dengan daerah tersebut menolak keras dan mengatakan bahwa sebagian wilayah itu adalah hak mereka.

Ketegangan antara China dan Vietnam telah tinggi sejak Juli, ketika Beijing mengirim kapal untuk melakukan survei sumber daya energi di perairan yang dikontrol oleh Vietnam.

Baca juga  Harapan KPK yang baru - KPK fokus konsolidasi dan perkuat internal

Apa yang terlihat dalam peta kemungkinan bukan sebuah ketidaksengajaan. Sebab “Abominable” diproduksi bersama oleh DreamWorks Animation dengan perusahaan Pearl Studio yang berbasis di Shanghai, yang dimiliki oleh konglomerat hiburan China, China Media Capital yang juga didukung pemerintan China.

Sementara itu, baru-baru ini episode South Park “Band in China” menjadi kontroversi dan menarik perhatian media dengan kritik tajam tentang cara Hollywood membentuk kontennya untuk menghindari menyinggung sensor pemerintah China dengan cara apapun.

Pemerintah China kemudian merespons dengan cara yang dapat diprediksi, menghapus setiap episode menyebutkan South Park dari internet di China.

Artikel ini dikutip dari Antaranews.com

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan...

AMUKAN GAJAH DI MESS PT.ARARA ABADI AKIBAT KANTONG GAJAH TELAH DIKONVERSI JADI HTI

Agraria.today - Peristiwa mengamuknya kawanan gajah liar sebanyak 13 ekor menyebabkan kerusakan parah terhadap mess karyawan PT. Arara Abadi pada minggu (22/2) di Kabupaten...

Presiden Prabowo Subianto Sebaiknya Tindak Lanjuti Pencabutan Izin PBPH Perusahan Penyebab Bencana Ekologis Sumatera

Agraria.today - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana dilaporkan pada Februari 2026, yang merupakan tindak lanjut dari 22 izin yang akan...